MEDAN – telisik.co.id/
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi tantangan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayahnya.
Dengan kondisi geografis yang luas dan beragam, penanganan infrastruktur di Sumut membutuhkan sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut, Surya, saat membuka Rapat Koordinasi Penanganan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara di Hotel Grand Inna, Jalan Balai Kota, Medan, Rabu (14/5/2025).
“Penting bagi kita untuk membangun koordinasi, sinergi, dan inovasi. Kita harus menyusun skala prioritas yang tepat dan memanfaatkan potensi daerah secara optimal.
Pendekatan pembiayaan alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dana CSR, dan kolaborasi dengan mitra strategis perlu terus kita jajaki,” ujar Surya.
Data menunjukkan, panjang jalan provinsi di Sumut mencapai 3.005,65 kilometer. Dari total tersebut, 56% berada dalam kondisi baik, 21,81% dalam kondisi sedang, 4,78% rusak ringan, dan 17% mengalami kerusakan berat.
Sementara itu, panjang jalan kabupaten/kota tercatat mencapai 35.379,07 kilometer—atau sekitar 86% dari total jaringan jalan di Sumut.
Surya menekankan bahwa infrastruktur jalan dan jembatan merupakan komponen vital dalam mendukung pembangunan daerah.
Arahan ini juga sejalan dengan visi Gubernur Sumut, Bobby Nasution, untuk menjadikan konektivitas wilayah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
“Infrastruktur yang layak dan terintegrasi berperan penting dalam mendukung distribusi barang dan jasa, membuka akses antarwilayah, serta meningkatkan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan,” tambahnya.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, turut menegaskan pentingnya kolaborasi.
Ia mendorong keterlibatan sektor swasta dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
“Pembangunan jalan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Butuh sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha agar konektivitas wilayah dapat terwujud secara merata dan aman,” ujar Stanley.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri para Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara, menandai komitmen bersama dalam menangani persoalan infrastruktur secara menyeluruh dan berkelanjutan.(rel/yong)
