Langkat- telisik.co.id/
Langkat kembali diguncang isu miring soal dugaan permainan proyek di tubuh birokrasi. Kali ini, sorotan tajam mengarah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
Seorang anggota DPRD Langkat berinisial MB disebut-sebut terlibat dalam proyek Outbound Kepala Sekolah yang dijadwalkan digelar pada 25 Juni 2025 di Bukit Lawang.
Keterlibatan MB mencuat setelah pernyataan dari salah satu PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang mengaku adanya intervensi politis dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Hal ini menambah daftar panjang dugaan praktik tidak sehat antara legislatif dan eksekutif, seperti yang sering disorot oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menanggapi isu ini, Meidi Kembaren, tokoh masyarakat Langkat sekaligus Ketua Himpunan Masyarakat Karo Indonesia (HMKI) Kabupaten Langkat, menyayangkan keras perilaku yang mencederai amanah rakyat.
Ia mendesak agar partai tempat MB bernaung segera mengambil tindakan tegas.
> "DPRD seharusnya menjadi pelayan rakyat, bukan pelayan proyek. Kalau benar MB terlibat, pecat saja! Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga moral dan kehormatan lembaga," tegas Meidi.
Skandal ini mempertegas bahwa pengawasan terhadap anggaran daerah harus diperketat, dan keterlibatan politisi dalam urusan teknis proyek harus dihentikan demi menjaga integritas pelayanan publik.(yong)
