Gambar ilustrasi. (Ai)
Langkat – telisik.co.id/
Ada yang busuk di balik pengumuman yang ditunggu-tunggu malam ini. Bukan bau kemajuan, tapi bau amis manipulasi.
Seleksi Direksi dan Komisaris Perseroda BUMD Setia Negeri yang seharusnya menjadi panggung integritas, justru menjelma jadi panggung akrobat kekuasaan—penuh trik, konflik kepentingan, dan aroma kecurangan yang menyengat.
Alih-alih memberi harapan baru bagi tata kelola BUMD yang bersih dan profesional, proses ini justru menyisakan jejak kejanggalan demi kejanggalan yang kian sulit ditutupi.
Pergantian ketua panitia seleksi sebanyak tiga kali dalam tempo singkat hanyalah puncak dari gunung es.
Yang paling mencolok—dan mencederai akal sehat publik—adalah ketika mantan Ketua Panitia Seleksi, Syukyar Mulyamin, tiba-tiba berubah posisi menjadi peserta seleksi.
Sebuah manuver telanjang yang menampar logika dan merusak tatanan etika.
Bagaimana mungkin seseorang yang sebelumnya memegang kendali penuh atas mekanisme seleksi, mengakses data peserta,
Dan mengetahui titik lemah serta kekuatan pelamar, tiba-tiba ikut bertarung dalam seleksi yang dia sendiri rancang? Tanpa penjelasan, tanpa jeda, tanpa malu.
Lebih mengherankan lagi, pergeseran peran ini dibiarkan begitu saja oleh Pemerintah Kabupaten Langkat.
Tak ada klarifikasi resmi, tak ada pengakuan bahwa ada kekeliruan.
Yang muncul hanyalah pengumuman baru dengan nama ketua pansel yang terus berganti—dari Syukyar ke Mulyono, lalu ke Musti.
Apa dasar perubahannya? Mengapa begitu cepat? Dan mengapa tidak satu pun dijelaskan kepada publik?
Jika ini bukan pertunjukan kekuasaan yang dipaksakan, lalu apa?
Publik Langkat berhak marah. Karena yang sedang dipertaruhkan bukan hanya hasil seleksi, tapi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. BUMD bukan milik segelintir elite.
Ini milik rakyat. Dan proses pemilihan pucuk pimpinannya harus menjunjung tinggi transparansi, etika, dan profesionalisme.
Sayangnya, apa yang terjadi justru sebaliknya. Seleksi ini terkesan digarap seperti proyek diam-diam.
Minim pengawasan, tertutup terhadap kritik, dan cenderung mempermainkan logika hukum serta etika pemerintahan.
Jika Pemkab Langkat sungguh ingin membangun BUMD yang tangguh, bersih, dan mampu menjadi lokomotif ekonomi daerah, maka jalan satu-satunya adalah membuka semua proses seleksi ini ke ruang publik.
Jangan ada yang disembunyikan. Publikasikan seluruh peserta, nilai seleksi, dan penilaian objektif dari tim pansel—jika memang ada.
Yang paling penting, batalkan keikutsertaan siapa pun yang terbukti menabrak etika.
Termasuk Syukyar Mulyamin, jika benar ia mengundurkan diri dari pansel hanya untuk masuk arena sebagai peserta.
Karena jika ini dibiarkan, maka akan lahir preseden berbahaya: bahwa kekuasaan bisa mengatur ulang aturan seenaknya.
Kita butuh BUMD yang kuat, bukan karena kedekatan politik, tapi karena kapabilitas dan integritas.
Kita butuh proses seleksi yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekadar formalitas yang sudah diatur hasilnya.
Dan lebih dari itu, kita butuh pemimpin daerah yang tidak hanya pandai berpidato soal transparansi, tapi berani membongkar ketidakberesan di depan publik—sekalipun itu menyakitkan lingkar kekuasaan sendiri.
Karena sekali kepercayaan publik rusak, maka jangan berharap hasil seleksi bisa dihormati.
Kalau malam ini hasil diumumkan tanpa klarifikasi apa pun, tanpa penjelasan atas keganjilan yang terjadi, maka rakyat Langkat berhak mengatakan: proses ini cacat, dan tidak layak dipercaya.(Upek london)
