MEDAN — telisik.co.id/
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan komitmennya dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Sumut melalui berbagai langkah konkret dan terkoordinasi lintas instansi.
Hal itu disampaikannya saat mengikuti rapat daring bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian terkait dari Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Senin (28/7/2025).
“Penanganan Karhutla di Sumut terus dilakukan, mulai dari kolaborasi pemadaman api, pengiriman air bersih, hingga operasi modifikasi cuaca di kawasan rawan,” kata Bobby.
Dari Pemadaman Hingga Operasi Cuaca. Sejumlah langkah telah diambil, antara lain:
Kolaborasi pemadaman Karhutla dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait.
Pengiriman mobil tangki air BPBD ke Samosir untuk penanganan kekeringan.
Pelatihan teknis Satgas Dalkarhut Samosir bersama BPBD dan Balai Dalkarhut Wilayah Sumatera.
Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bersama BNPB dan BMKG di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang berlangsung 26–31 Juli 2025.
Selain itu, BPBD Sumut juga melakukan pendampingan langsung ke daerah rawan seperti Samosir, Toba, Dairi, dan Padang Lawas, dengan dukungan peralatan seperti mobil pemadam, mesin pompa air, dan pompa gendong.
6 Wilayah Berstatus Siaga Darurat
Gubernur Bobby juga telah menetapkan enam kabupaten dengan status siaga darurat Karhutla melalui Keputusan Gubernur Sumut No. 188/22/461/KPTS/2025. Wilayah tersebut meliputi:
Kabupaten Toba : Dairi,Karo,Samosir,Simalungun,Humbang Hasundutan. Dukungan Pemerintah Pusat Meski Bukan Prioritas
Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa Sumut memang tidak termasuk dalam enam provinsi prioritas penanganan Karhutla secara nasional.
Namun, pemerintah pusat tetap memberikan bantuan dan dukungan setara.
“Walaupun bukan provinsi prioritas, tapi tidak ada perbedaan. Pemerintah pusat tetap akan turun membantu,” ujar Suharyanto.
Senada, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengingatkan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menekan angka kebakaran hutan.
“Tahun ini kita bisa lebih baik. Kuncinya adalah kerja sama, hilangkan ego sektoral antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” katanya.( Wis)
