MEDAN – telisik.co.id
Sumatera Utara kini menjadi sorotan nasional setelah inflasi September 2025 tercatat 5,32% (yoy) — tertinggi di Indonesia.
Menyikapi hal itu, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution langsung merespons dengan langkah cepat dan terukur agar gejolak harga, terutama bahan pangan, segera terkendali.
“Inflasi ini bukan sekadar angka, tapi mencerminkan tekanan yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Karena itu, kita ambil langkah cepat agar harga-harga, terutama bahan pangan, bisa segera stabil,” tegas Bobby usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi bersama Kemendagri secara virtual dari Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman No. 41, Medan, Senin (6/10).
11 Langkah Cepat Kendalikan Harga Pangan
Dalam tiga bulan ke depan, Pemprov Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan 11 langkah cepat untuk menurunkan harga komoditas penyumbang inflasi terbesar, di antaranya cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras.
Langkah-langkah tersebut meliputi:
1. Pembagian gratis komoditas penyumbang inflasi,
2. Bundling beras SPHP harga murah dengan cabai merah,
3. Percepatan program bantuan pangan,
4. Gelar pasar murah di seluruh kabupaten/kota,
5. Intervensi tataniaga dan sidak pasar,
6. Monitoring distribusi pangan,
7. Perkuat kerja sama antar daerah
8. Penugasan BUMD kelola cabai dan bawang merah,
9. Antisipasi stok pangan untuk program MBG,
10. Penetapan Toko Pantau Inflasi, serta
11. Optimalisasi data dan evaluasi mingguan TPID.
Bobby menegaskan seluruh langkah ini mengacu pada prinsip 4T: tepat lokasi, tepat komoditi, tepat sasaran, dan tepat waktu.
“Masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya, bukan hanya di atas kertas,” ujarnya.
BUMD Didorong Aktif di Lapangan
Pemprov Sumut juga menugaskan tiga BUMD strategis — PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, dan PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU) — untuk aktif mengelola dan menyalurkan pasokan komoditas pangan utama, terutama cabai, bawang, dan beras.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalang, menambahkan Pemprov juga memperkuat kapasitas produksi lokal dan memperbaiki rantai pasok dari hulu ke hilir.
“Kalau produksi dan distribusi di dalam daerah kuat, maka harga akan lebih terkendali. Kita tidak ingin Sumut terlalu bergantung pada pasokan dari luar provinsi,” ujarnya.
Koordinasi dan Komunikasi Publik Diperkuat
Langkah pengendalian ini juga dibarengi dengan koordinasi erat antara TPID, Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan Satgas Pangan, termasuk penyampaian informasi rutin melalui konferensi pers agar masyarakat mendapatkan kabar harga pangan yang akurat dan terkini.(Wis)
