Keterangan gambar : Dr Fakhrur Rozi M.Ikom.(ist)
MEDAN – TELISIK.CO.ID
Percepatan pembangunan yang digenjot Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Afif Nasution membuat ritme kerja birokrasi kian cepat.
Tak semua pejabat mampu menyesuaikan, hingga akhirnya beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memilih mundur dari jabatannya.
Akademisi UIN Sumut Dr Fakhrur Rozi M.Ikom menilai, mundurnya sejumlah pejabat eselon II merupakan hal yang lumrah dalam dinamika pemerintahan, terutama saat terjadi perubahan kepemimpinan.
“Itu sebenarnya hal normal. Hanya saja karena pejabat yang mundur merupakan pejabat lama dari gubernur sebelumnya, publik kemudian mengaitkannya ke persoalan politik,” ujar Fakhrur Rozi di Medan, Kamis (23/10/2025).
Menurut dosen Ilmu Komunikasi UIN Sumut itu, alasan utama mundurnya pejabat terletak pada ketidakmampuan mengikuti ritme kerja cepat yang diterapkan Gubsu Bobby.
“Gubernurnya masih muda, terbiasa kerja cepat, tepat, dan kolaboratif. Tak semua pejabat bisa beradaptasi dengan pola kerja seperti itu,” jelas Rozi.
Selain itu, ia menyoroti faktor adaptasi terhadap era digital yang belum merata di kalangan pejabat senior.
“Ini tantangan nyata. Tidak semua pejabat eselon mampu beradaptasi dengan percepatan digitalisasi pemerintahan,” tambahnya.
Rozi menegaskan, fenomena ini harus dijadikan momentum bagi Pemprovsu untuk menempatkan figur-figur baru yang mampu selaras dengan visi-misi Gubernur Bobby dan Presiden Prabowo.
“Pemprovsu perlu mengisi posisi kepala OPD dengan sosok yang tak hanya duduk di balik meja, tapi juga bergerak, mampu menerjemahkan visi Gubsu dalam kerja nyata,” tegasnya.
Sementara itu, politisi Partai Golkar Zulchairi Pahlawan SH menilai, mundurnya beberapa pejabat merupakan konsekuensi dari sistem meritokrasi yang sedang terbentuk di Pemprovsu.
“Yang tak bisa bekerja dan berkolaborasi akan tergiling oleh meritokrasi itu sendiri dan akhirnya memilih mundur,” kata Zulchairi.
Zulchairi meminta Bobby tetap fokus menjalankan visi-misinya dan tidak terganggu oleh dinamika internal birokrasi.
“Bang Bobby harus tetap fokus. Masyarakat Sumut butuh pemimpin yang mampu mengubah masalah menjadi nilai tambah. Kami melihat Bobby sosok visioner yang terbuka terhadap semua masukan,” ujar Zul.
Ia juga menegaskan pentingnya dukungan politik di parlemen untuk menjaga stabilitas pembangunan.
“Tanpa dukungan politik dari partai pengusung di Pilgub lalu, tentu pembangunan dan kesejahteraan di Sumut akan sulit tercapai.
Kolaborasi adalah kunci menuju Sumut yang berkah dan berkemajuan,” pungkasnya.(Wis)
