Foto : Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi serta pemerintah kabupaten/kota bersikap kooperatif.(ist)
Medan – TELISIK.CO.ID
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi serta pemerintah kabupaten/kota bersikap kooperatif dalam proses audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK).
Hal itu disampaikan Surya saat mengikuti Entry Meeting Serentak Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Sumatera Utara Tahun 2025 yang digelar secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (19/2/2026).
BPK RI memulai pemeriksaan interim LKPD Tahun 2025 sejak 18 Februari dan dijadwalkan berlangsung hingga 26 Maret 2026.
Pemeriksaan ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas serta kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah.
“Saya minta agar berkomunikasi aktif dan responsif terhadap pemenuhan dokumen dan data laporan keuangan yang diperlukan tim pemeriksa,” ujar Surya.
Ia berharap pemerintah daerah yang sebelumnya belum meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat meningkatkan capaian pada LKPD 2025.
Menurutnya, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan menjadi kunci terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Paula Henry Simatupang menegaskan bahwa audit bukan sekadar rutinitas tahunan,
melainkan instrumen penting untuk memitigasi risiko pengelolaan keuangan daerah.
“Harapan kami risikonya bisa termitigasi, temuannya kalau tidak bisa hilang minimal berkurang,” katanya.
Entry meeting tersebut turut dihadiri Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, pimpinan OPD Sumut,
jajaran BPK Perwakilan Sumut, serta para bupati/wali kota dan sekretaris daerah se-Sumatera Utara.(wis)
