foto : Work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun sektor swasta rencananya akan diterapkan selama 1 hari dalam sepekan.(Ist)
Jakarta – telisik.co.id
Pemerintah berencana menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan sektor swasta sebagai langkah efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM), di tengah ketidakpastian pasokan energi global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, kebijakan tersebut berpotensi menekan konsumsi BBM hingga 20 persen jika diterapkan secara menyeluruh.
Namun, wacana ini menuai kritik. Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai efektivitas kebijakan WFH belum tentu tercapai di lapangan.
Menurutnya, alih-alih bekerja dari rumah, sebagian pekerja berpotensi memanfaatkan kebijakan tersebut untuk bepergian atau bekerja dari lokasi lain (work from everywhere/WFE), yang justru dapat meningkatkan konsumsi BBM.
“Bisa saja bukan bekerja dari rumah, tetapi ke tempat wisata sekalian long weekend. Ini berpotensi membuat penghematan BBM tidak signifikan,” ujarnya, Minggu (22/3/2026).
Fahmy menilai, keberhasilan WFH saat pandemi COVID-19 disebabkan adanya faktor pembatasan yang ketat. Sementara saat ini, tidak ada dorongan kuat yang dapat menjamin kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa penerapan WFH satu hari dalam sepekan berpotensi menurunkan produktivitas, khususnya di sektor manufaktur yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja.
Dampak lainnya, kebijakan ini juga dinilai bisa menekan pendapatan sektor transportasi, termasuk ojek online, serta pelaku UMKM seperti warung makan yang bergantung pada aktivitas pekerja kantor.
Atas dasar itu, Fahmy meminta pemerintah untuk mengkaji secara matang kebijakan tersebut dengan memperhitungkan secara menyeluruh antara manfaat dan biaya yang ditimbulkan.
“Jangan sampai penghematan subsidi BBM justru dibayar mahal oleh sektor lain,” tegasnya.
Di sisi lain, tekanan terhadap kebijakan energi nasional meningkat seiring lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, terutama terkait penutupan Selat Hormuz.
Harga minyak Brent tercatat menembus USD 112 per barel pada Maret 2026. Kondisi ini berdampak signifikan bagi Indonesia sebagai negara net importir minyak, mulai dari membengkaknya subsidi BBM dalam APBN, meningkatnya imported inflation yang diperkirakan mencapai 3,07–4,8 persen (year-on-year), hingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp17.000 per dolar AS.
Dengan berbagai risiko tersebut, kebijakan WFH satu hari sepekan menjadi opsi yang masih perlu dikaji lebih dalam agar tidak menimbulkan dampak lanjutan bagi perekonomian nasional.(Red/Lip6)
