MEDAN – telisik.co.id
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan 20 ribu unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun 2025.
Langkah ini menyusul disetujuinya penambahan kuota program perumahan nasional dari pemerintah pusat.
Dalam pertemuan bersama pengurus Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APPERSI) dan Real Estate Indonesia (REI) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jumat (10/10/2025) malam,
Bobby membahas strategi percepatan realisasi proyek tersebut — mulai dari kesiapan lahan, dukungan perbankan, hingga penyederhanaan perizinan.
“Seluruh pihak harus aktif mengambil langkah konkret untuk mengejar target ini. Tujuannya jelas: menyediakan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tegas Bobby.
Gubernur juga memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera melakukan sosialisasi program nasional perumahan ke seluruh kabupaten/kota.
Bobby mengingatkan bahwa kemudahan perizinan dan pemberian insentif bagi pengembang harus benar-benar dijalankan.
“Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, Gubernur harus memastikan kebijakan ini berjalan sampai ke tingkat kabupaten dan kota,” ujarnya.
Bobby juga menugaskan PT Bank Sumut berperan aktif dalam pembiayaan perumahan MBR.
Dari total kuota 20 ribu unit, sekitar 8.200 unit telah terealisasi, sementara 11 ribu unit lagi ditargetkan rampung hingga akhir tahun.
“Seluruh pihak harus berkolaborasi penuh. Kami ingin memastikan program ini menjadi prioritas dan benar-benar mempermudah masyarakat memiliki rumah,” ujar Bobby.
Sementara itu, Ketua DPD APPERSI Sumut HM Yulius menyampaikan apresiasi atas kepedulian Gubernur yang turun langsung berdiskusi dengan pengembang.
Ia optimistis target tahun ini tercapai bahkan berpotensi melampaui.
“Kami siap mendukung penuh. Dengan sinergi pemerintah dan swasta, target 25 ribu unit rumah pada tahun 2026 pun sangat mungkin tercapai,” ucap Yulius.
Yulius juga mengingatkan pentingnya kepastian insentif daerah, seperti pembebasan BPHTB dan kemudahan PBG, agar pengembang lebih leluasa memenuhi target yang ditetapkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah Menteri Maruarar Sirait.
Turut mendampingi Gubernur antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Effendy Pohan, Kadis PUPR Hendra Dermawan Siregar,
Kadis Kominfo Erwin Hotmansah Harahap, Kadis Pendidikan Alexander Sinulingga, dan pejabat terkait lainnya.(Wis)
