Medan – telisik.co.id/
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bertemu dengan Pengurus Asosiasi Gerak Buruh untuk Sumatera Utara yang Kondusif di Anjungan Lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Kamis (11/9/2025).
Pertemuan ini menjadi tindak lanjut pembahasan terkait kesejahteraan buruh, khususnya mengenai kenaikan upah minimum dan program rumah subsidi.
Bobby menegaskan bahwa penetapan upah harus selaras dengan kondisi ekonomi dan inflasi. “Secara pribadi, saya mendukung kenaikan upah minimum itu,” ujarnya.
Namun ia mengingatkan, kemampuan pelaku usaha juga harus dipertimbangkan.
Menurut laporan yang diterimanya, perusahaan kerap terbebani biaya tak terduga hingga 30% dari anggaran.
“Kalau kutipan liar dan biaya bongkar bisa dihapus, dana itu bisa dialihkan untuk kesejahteraan buruh,” kata Bobby.
Selain soal upah, Bobby juga menyinggung program rumah subsidi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI yang dipatok maksimal Rp166 juta per unit. Ia menyebut harga tersebut masih bisa ditekan.
Untuk meringankan buruh, Pemprov Sumut akan menanggung biaya awal seperti notaris dan propisi.
Tanpa subsidi, biaya awal bisa mencapai Rp8 juta. Dengan intervensi pemerintah, buruh cukup menyiapkan sekitar Rp1,2 juta.
Dari kuota KPR subsidi sebanyak 15.000 unit di Sumut, sebagian akan dialokasikan khusus bagi buruh.
“Kalau bisa rumahnya dibangun dekat kawasan industri agar buruh tidak terbebani ongkos transportasi tambahan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua SPSI Sumut CP Nainggolan menyampaikan aspirasi agar upah buruh dinaikkan 8,5% hingga 10,5%.
“Dengan upah minimum sekitar Rp3,5 juta, mestinya minimal Rp4 juta per bulan. Itu akan berpengaruh pada kemampuan buruh membeli rumah subsidi,” jelasnya.
Pertemuan turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Basarin Yunus Tanjung, Kadisnaker Sumut Yuliani Siregar, Kadinkes Sumut Muhammad Faisal Hasrimy,
Kadis Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut I Nyoman Suarjaya, serta perwakilan serikat pekerja lainnya.(Wis)
