MEDAN —telisik.co.id/
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengungkap secara terbuka berbagai keluhan masyarakat terkait konflik agraria yang belum terselesaikan di sejumlah kabupaten/kota di Sumut.
Masalah ini dinilainya berdampak luas pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait pelayanan pertanahan dan tata ruang, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (3/7/2025).
“Konflik agraria di Sumut bukan persoalan baru. Sudah berlangsung lama, bahkan kerap menjadi janji politik saat tahun-tahun pemilu.
Namun hingga kini, penyelesaiannya masih jauh dari tuntas,” ujar Bobby dalam pertemuan itu.
Bobby menyebutkan, menurut data Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, provinsi ini mencatat angka tertinggi konflik agraria di Indonesia, dengan luas mencapai 34.000 hektare dari 33 kasus aktif. Sebanyak 20 kasus di antaranya terjadi di wilayah perkebunan milik PTPN.
Penyebab utamanya, kata dia, adalah tumpang tindih klaim antara masyarakat, perusahaan, dan kelompok adat.
Selain itu, banyak konflik dipicu oleh ketidakjelasan status lahan setelah berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU).
Bobby berharap kunjungan Komisi II DPR RI ke Sumut menjadi momentum konkret untuk mendorong penyelesaian struktural, dengan dukungan regulasi dan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah pusat.
“Kami butuh kolaborasi serius antar lembaga, termasuk Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, untuk menyelesaikan ini.
Konflik agraria berdampak luas dan tidak bisa dibiarkan terus berlarut,” tegasnya.
Komisi II DPR RI Akan Fasilitasi Penyelesaian ke Pemerintah Pusat
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh masukan dari Pemprov Sumut serta kepala daerah yang hadir, dan menyampaikannya langsung ke kementerian terkait.
> “Kami akan fasilitasi langsung ke Kementerian BUMN dan Kemenkeu. Ini bagian dari tugas kami. Semoga persoalan agraria di Sumut bisa mendapat jalan keluar yang nyata,” katanya.
Perlu Transparansi dan Koordinasi Lintas Lembaga
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumut Muhammad Sri Pranoto menekankan pentingnya transparansi dan koordinasi lintas pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk mengurai akar masalah agraria di Sumut.
Turut hadir dalam pertemuan ini sejumlah kepala daerah, antara lain Bupati Karo Antonius Ginting,
Bupati Labura Hendri Yanto Sitorus, Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution, Bupati Humbang Hasundutan Oloan P. Nababan,
Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, Wakil Bupati Deliserdang Lom Lom Suwondo, serta Wali Kota Medan dan Padangsidimpuan. (WIS/Rel) Foto:
Gubernur Sumut Bobby Nasution menerima Kunker Spesifik Komisi II DPR RI terkait pertanahan dan tata ruang di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Kamis (3/7/2025). (Foto: Dinas Kominfo Sumut / Imam Syahputra)
