FOTO:
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memimpin rapat percepatan pemulihan pascabencana di Aula Kantor Badan Penghubung Provinsi Sumut, Jakarta, Selasa (27/1/2026). (IST)
JAKARTA – TELISIK.CO.ID
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendesak pemerintah kabupaten/kota terdampak bencana banjir dan longsor agar segera menuntaskan dua dokumen krusial, yakni Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) serta data By Name By Address (BNBA).
Kedua dokumen tersebut menjadi syarat utama bagi pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan pascabencana yang terjadi pada akhir November 2025 lalu.
Bantuan dimaksud meliputi dana tunggu hunian (DTH), stimulus pemulihan ekonomi, pembangunan hunian tetap (huntap), bantuan mebeler rumah, hingga bentuk bantuan lainnya.
Bobby mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat dua daerah yang belum merampungkan dokumen R3P.
Ia pun meminta agar proses penyusunan segera dipercepat dan diselesaikan secara akurat.
“Buat datanya secepat dan setepat mungkin. Sebentar lagi Ramadan, kita ingin masyarakat bisa beribadah dengan nyaman.
Jangan sampai saat Idulfitri masyarakat kita masih berada dalam kondisi bencana,” tegas Bobby saat memimpin rapat di Aula Kantor Badan Penghubung Provinsi Sumut, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Untuk menjamin validitas dan akurasi data, Bobby meminta pemerintah kabupaten/kota berkolaborasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan, serta melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses verifikasi.
“Data ini harus benar secara administrasi dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun maladministrasi. Karena itu, perlu kerja cepat dan kolaboratif, lalu diverifikasi oleh BPS,” ujarnya.
Rapat percepatan pemulihan pascabencana tersebut dihadiri seluruh kepala daerah terdampak, di antaranya Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar P Hutabarat, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu
Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, serta sejumlah bupati dan wali kota lainnya. Hadir pula OPD terkait dari Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota.(Wis/ril)
