Keterangan Foto:
Wakil Gubernur Sumut Surya menghadiri kegiatan Advokasi Penguatan Pembangunan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak yang dihadiri langsung oleh Menteri PPPA RI Arifah Fauzi.(Doc)
Medan – TELISIK.CO.ID
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus memperkuat komitmennya dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan.
Hal itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Sumut dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Jumat (7/11/2025) malam.
Kesepakatan tersebut juga melibatkan lembaga pendidikan tinggi, termasuk perguruan tinggi keagamaan Islam, untuk mendorong kolaborasi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah.
Wakil Gubernur Sumut Surya mengatakan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian penting dari misi kelima dalam RPJMD Sumut 2025–2029, yakni memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun masyarakat yang tangguh.
“Kita berkomitmen kuat mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahkan, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berhasil kita turunkan dari 0,425 menjadi 0,399 pada tahun 2024,” ujar Surya.
Namun demikian, Surya mengakui tantangan di lapangan masih cukup besar. Hingga Oktober 2025, tercatat 1.444 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Sumut.
“Ini menjadi perhatian serius kita bersama. Karena itu, kerja sama lintas sektor harus terus diperkuat — dari lembaga perlindungan, institusi pendidikan, hingga aparat penegak hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi mengapresiasi komitmen Pemprov Sumut yang dinilainya telah menunjukkan kemajuan signifikan.
Ia menyebut Sumut sebagai salah satu provinsi dengan capaian terbaik secara nasional, termasuk penerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2023.
Pada tahun 2025, lanjutnya, sebanyak 15 kabupaten/kota di Sumut juga meraih predikat Kota Layak Anak (KLA).
Kabupaten Deliserdang meraih kategori tertinggi (Nindya), disusul Medan, Labuhanbatu Utara, Tebingtinggi
Labuhanbatu, dan Serdangbedagai (kategori Madya), serta Binjai, Asahan, Batubara, Tapanuli Selatan, Karo, Sibolga, Padangsidimpuan, dan Padanglawas Utara (kategori Pratama).
“Saya mengapresiasi langkah nyata Pemprov Sumut dan para kepala daerah dalam menerapkan kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak,” kata Menteri Arifah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumut Saiful Anwar Matondang, Rektor USU Muryanto Amin
Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiarti, Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Nurhayati,
Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, serta para bupati/wali kota se-Sumut dan perwakilan lembaga pendidikan.(Wis)
—
Keterangan Foto:
Wakil Gubernur Sumut Surya menghadiri kegiatan Advokasi Penguatan Pembangunan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak yang dihadiri langsung oleh Menteri PPPA RI Arifah Fauzi, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jumat malam (7/11/2025). Turut hadir Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiarti, dan Ketua DWP Sumut Evi Novida.
(Foto: Dinas Kominfo Provinsi Sumut / Imam Syahputra)
