Medan – telisik.co.id/
Api kemarahan publik kembali menyala. Kelompok Cipayung Plus Sumatera Utara (Sumut) menuding ada borok besar di tubuh Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Dari dugaan kredit fiktif yang merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah, sampai gaya hidup mewah pejabatnya yang terkesan tak peduli dengan derita rakyat.
Isu makin panas ketika muncul kabar soal pejabat berinisial JS yang disebut-sebut doyan hidup glamor.
Aktivis menduga, hobi pesta mewah itu tak lepas dari praktik “korupsi berjamaah” di lingkup BRI Sumut, khususnya kasus kredit fiktif di BRI Binjai.
Dugaan Pola Korupsi Sistemik
Dalam rilis sikapnya, Cipayung Plus membeberkan data mencengangkan. Dugaan kredit fiktif di Kutalimbaru merugikan Rp6,2 miliar, di Tanjungbalai Rp17 miliar, dan di Binjai tembus Rp10 miliar.
“Khusus kasus Binjai, kami menduga ada campur tangan mantan petinggi BRI berinisial MIL.
Dan ini bukan berdiri sendiri, ada jaringan besar yang melindungi,” tegas Ketua GMNI, Armando, dengan nada keras.
Ketua KAMMI, Irham, menyoroti lemahnya proses hukum. “Kasus Kutalimbaru memang sudah divonis, tapi aktor intelektualnya belum tersentuh.
Jangan hanya pelaku kelas teri yang dikorbankan,” ujarnya.
Desak Evaluasi Total hingga Petinggi Kanwil
Cipayung Plus mendesak Kejati Sumut dan Polda Sumut segera bergerak. “Kami minta semua pihak diseret ke meja hijau, tanpa pandang bulu,” seru Korwil GMKI, Chrisye. Ia bahkan menuding Kepala Kantor Wilayah BRI Sumut gagal mengawasi jajarannya.
“Evaluasi total harus dilakukan. Jangan biarkan sistem ini dikuasai mafia perbankan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua IMM, Taufik, meminta OJK dan aparat hukum memanggil seluruh pimpinan cabang serta kepala unit BRI di Sumut yang diduga terlibat.
“Kami akan terus mengawal kasus ini. Jangan biarkan uang rakyat dijadikan bancakan pejabat rakus,” tandasnya.
Tekad Kawal BUMN dari Mafia
Seruan Cipayung Plus ini menjadi peringatan keras bagi BRI dan Kementerian BUMN. Aktivis muda ini bertekad membuka semua kebusukan yang ada.
“Tak ada ruang untuk maling berdasi di tubuh BUMN. Uang rakyat harus kembali ke rakyat, bukan jadi bahan foya-foya pejabat,” tutup pernyataan mereka.(Rif)
