Menu

Mode Gelap
 

Pemerintahan

Sekdaprov Sumut Minta Kabupaten/Kota Proaktif Kendalikan Inflasi

badge-check


					Sekdaprov Sumut Minta Kabupaten/Kota Proaktif Kendalikan Inflasi Perbesar

Foto: Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong memimpin rapat percepatan realisasi anggaran dan penanganan inflasi bersama Sekda Kabupaten/Kota se-Sumut di Gedung Bina Graha Bappelitbang Sumut, Medan, Senin (8/9/2025).

Medan – telisik.co.id/

Inflasi tahunan di Sumatera Utara (Sumut) pada Agustus 2025 tercatat sebesar 4,42%. Angka ini masih di atas level ideal 2,5% yang diharapkan. Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Togap Simangunsong meminta pemerintah kabupaten/kota untuk lebih proaktif dalam menanggapi kondisi perekonomian daerah.

 

Hal itu disampaikan Togap saat memimpin rapat lanjutan percepatan realisasi anggaran dan penanganan inflasi bersama Sekda Kabupaten/Kota se-Sumut di Aula Gedung Bina Graha Bappelitbang Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Senin (8/9/2025).

 

“Pertemuan ini kita adakan untuk melakukan langkah proaktif terkait kondisi perekonomian di Sumut. Inflasi masih di angka 4,42%, sementara idealnya 2,5%. Angka ini harus kita upayakan agar masyarakat maupun pengusaha tidak terganggu,” kata Togap.

 

Menurutnya, tingginya inflasi berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat. Sejumlah komoditas penyumbang utama inflasi di antaranya cabai merah, bawang merah, dan daging ayam.

Kondisi ini diperparah dengan banyaknya pasokan bahan pokok tersebut yang dijual keluar provinsi, sehingga harga di Sumut melonjak.

“Kita harus intervensi. Kebutuhan pokok harus diprioritaskan dulu untuk masyarakat Sumut, baru dijual ke luar provinsi,” tegasnya.

Untuk itu, Togap meminta kabupaten/kota memperkuat tim pengendalian inflasi dengan cara: memantau stok dan distribusi, menjaga ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, serta mengoptimalkan operasi pasar dan pasar murah.

Selain pengendalian inflasi, Sekdaprov juga menyoroti realisasi APBD di sejumlah daerah yang masih rendah. Ia menilai lambannya belanja daerah berdampak pada terhambatnya peredaran uang di masyarakat.

“Masih banyak belanja dan pendapatan yang belum terealisasi. Akibatnya uang terendap dan tidak beredar. Dengan percepatan realisasi anggaran, daya beli masyarakat bisa terdongkrak,” jelasnya.(Wis)

 

 

Facebook Comments Box

Lainnya

Bupati Langkat Tegaskan RKPD 2027 Fokus Kemandirian Daerah dan Infrastruktur

4 Februari 2026 - 22:31 WIB

MA Tolak Kasasi Bupati Langkat, Skandal PPPK Guru 2023 Resmi Inkrah

3 Februari 2026 - 13:48 WIB

Kejar Pemulihan Pascabencana, Bobby Nasution Desak Daerah Tuntaskan R3P dan BNBA

28 Januari 2026 - 09:40 WIB

Apel Gabungan, Wabup Langkat Soroti Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

27 Januari 2026 - 13:51 WIB

Syah Afandin Lantik PB HIMALA 2025–2027, Dorong Mahasiswa Jadi Motor Perubahan

22 Januari 2026 - 21:48 WIB

Hits di Pemerintahan