BINJAI – telisik.co.id/
Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah (PC HIMMAH) Kota Binjai menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemko) Binjai, Senin (11/8) siang.
Mereka membawa poster sindiran tajam, salah satunya bertuliskan “Kota Binjai Kota Rambutan X, Kota Binjai Kota Hutang”.
Tuntutan utama mereka jelas: Wali Kota Binjai diminta segera mencopot Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang dinilai gagal mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
HIMMAH Binjai menyoroti dugaan penyalahgunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit tahun 2023.
Meski dana telah masuk kas Pemko sejak 2023, proyek yang dibiayai baru berjalan pada 2024, bahkan hingga akhir tahun belum tuntas pembayarannya.
Sejumlah proyek pemeliharaan jalan yang terhambat pembayarannya meliputi Jalan Jamin Ginting, Jalan Bangau, Jalan Sei Lepan, Jalan Sei Bahorok, dan Jalan Gunung Bendahara.
Nilai kontrak mencapai miliaran rupiah, sementara sisa pembayaran bervariasi dari ratusan juta hingga lebih dari satu miliar rupiah.
Selain DBH Sawit, mahasiswa juga menyoroti proyek penataan gedung dan lanskap Masjid Al-Qur’an Center senilai Rp5,66 miliar yang dikerjakan CV Rury Ariska. Proyek ini mengalami dua kali adendum namun tetap terlambat selesai.
HIMMAH menilai perencanaan yang buruk berpotensi merugikan keuangan daerah, sehingga mendesak pencopotan Kepala Dinas PUPR serta meminta aparat hukum mengusut dugaan korupsi.
Ketua Orasi, Wanda, melontarkan kritik pedas terhadap pejabat daerah. “Kota Binjai sedang sakit di bagian vitalnya,” ujarnya.
Ia juga menyinggung jalan rusak yang rawan kecelakaan dan gaji guru honorer yang tertunda akibat dugaan penyalahgunaan anggaran
Tak hanya itu, HIMMAH mengungkap dugaan kejanggalan Dana Insentif Fiskal (DIF). Kepala BPKAD, Erwin Toga, disebut pernah mengklaim adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp1,2 miliar dari total Rp20,8 miliar.
Namun, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menyatakan tidak ada SILPA.
Perbedaan data antara pernyataan lisan dan dokumen resmi seperti LHP dan LKPJ Wali Kota dinilai memperkuat dugaan penyimpangan.
Aksi yang berlangsung tanpa direspons pejabat Pemko ini memuncak saat massa melemparkan karton berisi keluhan ke halaman kantor Wali Kota.
“Kami akan datang dengan massa lebih banyak jika tidak ada yang mau menemui,” tegas Wanda sebelum membubarkan aksi.(kus)
