📸 FOTO:
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution, didampingi sejumlah pejabat OPD, menerima aspirasi Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitarnya (GODAMS) dan Aliansi Solidaritas Driver Medan (SDM) di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Medan, Jumat (3/10/2025).
MEDAN – telisik.co.id/
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution merespons cepat keluhan para pengemudi ojek online (ojol) yang menuntut keadilan dalam sistem tarif dan keselamatan kerja.
Sebagai langkah konkret, Bobby menginisiasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Pelaksanaan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor Berbasis Aplikasi di Sumut.
Langkah ini diambil usai Bobby menerima aspirasi yang disampaikan Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitarnya (GODAMS) bersama Aliansi Solidaritas Driver Medan (SDM) di Anjungan Lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (3/10/2025).
Ojol Keluhkan Tarif Murah dan Minim Perlindungan
Dalam dialog terbuka tersebut, para driver dari berbagai platform — seperti Maxim, Shopee, Grab, Indrive, dan Gojek — menyampaikan keluh kesah mereka atas kebijakan aplikator yang dinilai tidak adil dan merugikan.
Mulai dari penerapan argo murah yang memicu perang tarif, hingga belum adanya jaminan keselamatan dan perlindungan kerja yang jelas bagi para pengemudi.
Ketua Umum GODAMS, Agam Zubir, menegaskan bahwa pertemuan itu bertujuan untuk mencari solusi nyata.“Kami ingin ada formula yang bisa menghentikan praktik kecurangan yang merugikan para driver. Perang tarif ini sudah membuat banyak rekan kami kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga,” ujarnya.
Agam juga menekankan pentingnya penerapan batas bawah dan batas atas tarif Rp2.000–Rp2.500 per kilometer sesuai regulasi yang berlaku.
“Kami berharap Sumut bisa jadi pelopor dalam menyelamatkan nasib pekerja ojol yang sering dieksploitasi,” tambahnya.
Bobby Nasution: Pemprov Tidak Boleh Tutup Mata
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Bobby Nasution menegaskan bahwa Pemprov Sumut tidak akan tinggal diam terhadap persoalan yang menyangkut keadilan ekonomi masyarakat kecil, termasuk para pekerja transportasi daring.
“Kami minta Satgas segera bekerja. Dalam waktu seminggu, keluarkan rekomendasi yang bisa jadi dasar kebijakan Pemprov. Setelah kami terima, kami akan tindaklanjuti menjadi kebijakan atau peraturan gubernur,” tegas Bobby.
Bobby menjelaskan, Satgas tersebut akan mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan biaya jasa pengguna sepeda motor berbasis aplikasi di Sumatera Utara.
Satgas akan diketuai oleh Kepala Dinas Perhubungan Sumut bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, dengan dukungan lintas instansi terkait.
Langkah Nyata untuk Keadilan Ekonomi
Langkah cepat Gubernur Bobby Nasution ini dinilai sebagai angin segar bagi ribuan pekerja ojol di Sumut.
Kehadiran Satgas diharapkan mampu mengembalikan keseimbangan antara kepentingan aplikator dan hak-hak pengemudi, sekaligus mencegah praktik eksploitasi ekonomi digital yang semakin marak.
Turut hadir dalam pertemuan itu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung, Plt Kadis Perhubungan Sumut Muttaqien Hasrimy, Kadis Ketenagakerjaan Sumut Yuliani Siregar, belasan perwakilan driver ojol, serta sejumlah pimpinan OPD Pemprov Sumut.(Wis)
