Foto : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) pada tahun 2026 mengalokasikan anggaran sebesar Rp472 miliar untuk Program Berobat Gratis (Probis).
MEDAN – TELISIK.CO.ID
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) pada tahun 2026 mengalokasikan anggaran sebesar Rp472 miliar untuk Program Berobat Gratis (Probis).
Alokasi anggaran tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov Sumut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata.
Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut,
Andriza Rifandi, mengatakan secara keseluruhan Pemprov Sumut telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp800 miliar untuk program jaminan sosial bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.
“Untuk tahun ini ada sekitar Rp800 miliar lebih anggaran yang telah dialokasikan, mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja,
serta jaminan kematian,” ujar Andriza Rifandi dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (29/1/2026).
Dirincikan Andriza, dari total anggaran tersebut, Rp472 miliar dialokasikan khusus untuk Program Berobat Gratis.
Sementara anggaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp377 miliar diperuntukkan bagi seluruh tenaga kerja yang berada di bawah naungan Pemprov Sumut.
Menurut Andriza, BKAD Sumut telah menyiapkan sejumlah strategi agar dapat berkontribusi optimal dalam pelaksanaan Probis yang merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution.
Strategi tersebut dilakukan dengan memisahkan alokasi anggaran ke dalam belanja wajib dan mengikat, belanja prioritas, serta belanja pendukung.
“Dalam klasifikasi belanja ini, Program Universal Health Coverage (UHC) masuk dalam belanja wajib dan mengikat.
Oleh karena itu, Pemprov Sumut sangat konsen memenuhi alokasi anggaran tersebut, apalagi telah diatur dalam undang-undang bahwa pemerintah wajib mengalokasikan porsi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Andriza juga mengakui bahwa kebijakan anggaran Pemprov Sumut sebelumnya sempat mengalami koreksi akibat penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) serta dampak bencana alam.
Untuk itu, ia berharap seluruh pihak terkait, khususnya perusahaan pemberi kerja, dapat bersikap kooperatif dan tidak melalaikan kewajibannya dalam memberikan jaminan kesehatan kepada pekerja.
“UHC ini bukan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemprov Sumut.
Jumlah desa dan kelurahan di Sumut mencapai 6.112, dengan jumlah penduduk sekitar 15,7 juta jiwa.
Jika 80% saja yang menjadi peserta UHC aktif, itu sudah sekitar 12,5 juta jiwa, sehingga dibutuhkan kerja sama semua pihak,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut,
Oktavia Siska, menambahkan bahwa Pemprov Sumut telah menetapkan skema pembiayaan Probis untuk periode 2025–2029.
“Pada tahun 2025, skema pembiayaan terdiri dari Pemprov Sumut sebesar 20% dan kabupaten/kota 80%,” ujar Siska.
Untuk tahun 2026, kontribusi Pemprov Sumut meningkat menjadi 22,5%, sedangkan kabupaten/kota 77,5%. Tahun 2027, Pemprov Sumut 25% dan kabupaten/kota 75%.
Tahun 2028, Pemprov Sumut 27,5% dan kabupaten/kota 72,5%. Sementara pada tahun 2029, Pemprov Sumut direncanakan menanggung 30% dan kabupaten/kota 70%.
“Kami sangat berharap program ini dapat berjalan dengan baik. Kerja sama dan kolaborasi harus terus ditingkatkan, terutama dengan para pemangku kepentingan seperti BPJS Kesehatan dan pihak terkait lainnya,” pungkas Siska.(Wis/ril)
