Foto : Ragam wisata di Kabupaten Langkat ternyata tak mampu menarik banyak wisatawan. Buruknya pengelolaan kawasan rekreasi tersebut akibat ketikdak mampuan dinas terkait.(dok)
Langkat – telisik.co.id
Ketiadaan nama Kabupaten Langkat dalam daftar daerah tujuan wisata favorit di Sumatera Utara bukan sekadar “kecolongan”, melainkan bukti nyata lemahnya tata kelola pariwisata yang sudah lama dikeluhkan.
Di saat daerah lain berlari, Langkat justru tertatih.
Data terbaru menunjukkan, selama periode Lebaran 2026 saja, jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Utara mencapai sekitar 360 ribu orang.
Namun ironisnya, arus wisatawan itu justru terkonsentrasi di daerah lain seperti Samosir (86 ribu lebih), Binjai, Serdang Bedagai hingga Medan—sementara Langkat nyaris tak terdengar kontribusinya.
Ini bukan sekadar soal “tidak masuk nominasi”, tapi soal ketertinggalan yang semakin nyata.
PAD Pariwisata Langkat: Potensi Besar, Hasil Kecil
Jika dibandingkan dengan daerah lain, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata Langkat masih jauh dari optimal.
Sebagai perbandingan:
Kabupaten Samosir mampu menghasilkan PAD pariwisata hingga miliaran rupiah setiap tahun, bahkan mencapai lebih dari Rp5 miliar pada 2024.
Wahana News Samosir
Bahkan dalam hitungan hari libur, retribusi wisata Samosir bisa tembus miliaran rupiah.
Sementara Langkat—yang memiliki destinasi kelas internasional seperti Bukit Lawang—justru belum mampu menunjukkan capaian PAD yang signifikan dan transparan ke publik.
Ini menimbulkan pertanyaan besar:
ke mana sebenarnya potensi uang dari sektor wisata Langkat mengalir?
Kritik publik di media sosial bahkan secara terang menyinggung dugaan:
kebocoran retribusi
pengelolaan oleh pihak ketiga yang tidak transparan
hingga minimnya kontribusi nyata ke kas daerah
Jika ini dibiarkan, maka pariwisata hanya menjadi “ladang ekonomi liar”, bukan sumber PAD yang sehat.
Suara Pelaku Wisata: Sudah Lama Berteriak, Tapi Tak Didengar
Komentar di laman Facebook metrolangkat.com bukan sekadar keluhan emosional—itu adalah refleksi realitas di lapangan.
Pelaku wisata mengeluhkan:
Infrastruktur rusak dan listrik (PLN) yang sering bermasalah
Biaya operasional tinggi akibat minimnya dukungan pemerintah
Minimnya event dan promosi
Lingkungan wisata yang kotor dan tidak tertata
Dugaan pungli dan ketidaknyamanan wisatawan
Bahkan ada yang menyebut, pelaku usaha di Bukit Lawang harus “berjuang sendiri” untuk bertahan.
Artinya, pemerintah tidak hadir secara nyata.
Masalah Utama: Disparbud Tidak Punya Arah
Masalah terbesar bukan pada potensi—karena Langkat kaya.
Masalahnya ada pada kepemimpinan dan arah kebijakan.
Beberapa indikasi kegagalan:
Tidak adanya agenda wisata rutin berskala nasional/internasional
Tidak adanya branding kuat pariwisata Langkat
Lemahnya pengawasan dan pengelolaan destinasi
Tidak transparannya pengelolaan retribusi
Minimnya sinergi dengan pelaku wisata
Akibatnya, Langkat kalah bahkan dari daerah yang secara potensi jauh di bawahnya.
Saran Keras untuk Pemkab Langkat & Disparbud
Jika tidak ingin terus tertinggal, ada langkah yang harus segera dilakukan—bukan sekadar wacana:
1. Audit Total Pengelolaan Pariwisata
Buka data PAD sektor wisata secara transparan. Jika ada kebocoran, segera tindak.
2. Benahi Infrastruktur Prioritas
Bukit Lawang sebagai destinasi internasional seharusnya jadi wajah utama—bukan malah dibiarkan dengan listrik bermasalah dan akses terbatas.
3. Hentikan Pola “Seremonial Tanpa Dampak”
Pariwisata bukan sekadar rapat dan kegiatan formal. Yang dibutuhkan adalah program nyata dan berkelanjutan.
4. Libatkan Pelaku Wisata Lokal
Mereka yang bertahan selama ini adalah aset. Jangan hanya dijadikan objek, tapi mitra.
5. Bangun Event Ikonik Langkat
Tanpa event besar, wisata akan mati. Langkat butuh kalender event tetap.
6. Perkuat Pengawasan di Lapangan
Hilangkan pungli, tata kawasan, dan pastikan wisatawan merasa aman dan nyaman.
Penutup: Langkat Tidak Kekurangan Alam, Tapi Kekurangan Keseriusan
Langkat memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi destinasi unggulan. Tapi tanpa pengelolaan yang benar, semua itu hanya akan menjadi potensi yang terpendam.
Fakta bahwa ratusan ribu wisatawan datang ke Sumut—namun tidak singgah ke Langkat—adalah tamparan keras.
Jika Disparbud dan Pemkab Langkat masih gagal membaca situasi ini, maka satu hal yang pasti:
Langkat akan terus tertinggal, bukan karena miskin potensi, tapi karena miskin pengelolaan.(Yong)
