Binjai – telisik.co.id
Berbagai capaian kinerja pembangunan sepanjang tahun 2025 dipaparkan Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 pada rapat Paripurna DPRD Kota Binjai, Selasa (31/3).
Secara umum, capaian pembangunan Kota Binjai menunjukkan tren positif, khususnya pada indikator makro daerah.
Salah satu capaian utama yang disoroti adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 79,20 poin pada tahun 2025.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD Kota Binjai turut menyampaikan pandangan umum terhadap LKPJ.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Hairil Anwar, memberikan sejumlah catatan kritis.
Hairil menilai pemerintah daerah telah berupaya maksimal dalam penyerapan anggaran.
Namun, pihaknya menyoroti belum diserahkannya buku APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD hingga 31 Maret 2026.
“Kita ketahui hingga saat ini, DPRD Kota Binjai belum menerima buku APBD 2026. Ada apa dengan Pemko Binjai?!” ujarnya.
Ia juga menegaskan adanya ketidaksesuaian antara APBD yang telah disepakati dalam rapat paripurna dengan hasil evaluasi Gubernur terhadap APBD 2026.
“Kami menilai banyak pergeseran anggaran yang dilakukan Pemko Binjai tanpa pembahasan bersama TAPD dan Badan Anggaran DPRD,” tegasnya.
Menurut Hairil, jika tidak ada klarifikasi dari pemerintah kota, DPRD dapat menggunakan hak interpelasi maupun hak angket untuk meminta penjelasan kepala daerah terkait ketidaksesuaian tersebut.
Selain itu, ia juga menyinggung Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai pengembalian Tunjangan Kinerja Daerah (TKG) per 2 Maret 2026 yang hingga kini belum dibahas dalam konteks perubahan APBD.
Akibat belum adanya pembahasan tersebut, sejumlah program yang menyentuh langsung masyarakat dinilai belum berjalan, seperti pembangunan infrastruktur jalan, normalisasi parit, dan perbaikan drainase.
“Di Kota Binjai, kurang lebih ada 48 ruas jalan yang mengalami kerusakan. Bahkan drainase maupun gang kecil belum juga diperbaiki,” ungkapnya.
Hairil juga menilai terdapat perbedaan antara laporan dalam dokumen LKPJ dengan kondisi riil di lapangan.
“Fakta di lapangan bertentangan dengan buku LKPJ yang seolah menggambarkan kinerja pemerintah sudah sangat baik.
Padahal masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan,” katanya.
Meski demikian, ia tetap menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Binjai atas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan selama tahun anggaran berjalan. (Kus)
