MEDAN – Telisik.Co.Id
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) harus berinovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah kebijakan Pemerintah Pusat yang menyesuaikan Transfer ke Daerah (TKD) tahun depan.
Salah satu langkah strategis yang akan ditempuh adalah memaksimalkan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP).
Menurut Bobby Nasution, total pengeluaran Pemda di Sumut tahun depan diperkirakan berkurang sekitar Rp9 triliun akibat penyesuaian TKD. Sementara itu, Sumut tetap ditargetkan mencapai pertumbuhan ekonomi 6,8% hingga 7,2%.
“Otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan disesuaikan tahun depan. Harus ada yang menutup celah ini, salah satunya melalui KUR dan KPP.
Karena itu, Pemda akan terus memantau pemanfaatan KUR agar targetnya tercapai dan dapat dimaksimalkan,” ujar Bobby Nasution usai menghadiri Akad Massal 800.000 KUR dan KPP secara virtual, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No.30 Medan, Selasa (21/10/2025).
Bobby menyebutkan, realisasi penyaluran KUR di Sumut saat ini menempati posisi kelima nasional dengan total penyaluran Rp11 triliun, tepat di bawah Provinsi Sulawesi Selatan.
Padahal, dengan jumlah penduduk dan pelaku UMKM yang besar, potensi Sumut seharusnya bisa lebih tinggi.
“Kita belum maksimalkan ini. Bahkan masih ada daerah yang belum melakukan pendataan UMKM-nya. Jadi mohon kerja samanya, agar perekonomian masyarakat kita semakin membaik ke depan,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, sekitar 1.000 debitur hadir dan melakukan akad pemanfaatan KUR dan KPP. Bobby berharap jumlah debitur terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Semua sudah ada targetnya, termasuk untuk bank-bank di daerah. Saya berharap debitur kita terus bertambah, sehingga target KUR dan KPP bisa tercapai. Ini akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi kita,” kata Bobby.
Lebih lanjut, Bobby menjelaskan bahwa pemanfaatan KUR kini semakin luas dan mudah diakses. Selain untuk usaha kecil, mikro, dan super mikro, KUR juga dapat dimanfaatkan oleh Tenaga Migran Indonesia (TMI).
Sementara KPP diperuntukkan bagi kontraktor, pengembang (developer), dan penyedia bahan bangunan.
“Ini perlu kita sosialisasikan. Daripada anak-anak muda kita menjadi TMI ilegal atau terjerat pinjol, lebih baik diarahkan memanfaatkan KUR.
Begitu juga kontraktor lokal, bisa menggunakan KPP untuk mendukung program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran KPP on top sebesar Rp130 triliun, yang terdiri dari Rp113 triliun untuk sisi pasokan (supply side) dan Rp17 triliun untuk sisi permintaan (demand side).
“Saya meminta gubernur, bupati, dan wali kota mendorong kontraktor daerah agar aktif membangun rumah masyarakat.
Kredit Program Perumahan ini merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah.
Para debitur KUR dan KPP ini adalah pahlawan ekonomi Indonesia,” ujar Airlangga secara virtual dari Surabaya, Jawa Tiumur
Acara Akad Massal 800.000 KUR dan KPP tersebut dihadiri di Surabaya oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay.
Sementara di Medan, hadir bupati/wali kota se-Sumut, Kepala Perwakilan BI Sumut Rudi B. Hutabarat, serta Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong.(wis)
