Medan – TELISIK.CO.ID
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar oleh Badan Pusat Statistik.
Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan data akurat yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di daerah.
Dukungan tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap saat menerima kunjungan Kepala BPS Sumut Asim Saputra di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (6/3).
Sulaiman Harahap mengatakan, pembangunan daerah membutuhkan data yang valid dan komprehensif agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Pada prinsipnya kami mendukung Sensus Ekonomi 2026, karena dalam pembangunan memang membutuhkan data.
Pemprov Sumut siap bersinergi dengan BPS Sumut dalam hal sumber daya manusia maupun publikasi untuk menyukseskan sensus ini,” ujarnya.
Menurutnya, sensus ekonomi akan memberikan gambaran nyata mengenai kondisi dunia usaha di Sumatera Utara, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar.
Data tersebut nantinya dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dari tingkat desa hingga provinsi.
Sementara itu, Kepala BPS Sumut Asim Saputra menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan sensus, termasuk proses perekrutan petugas di lapangan.
Secara nasional, BPS membutuhkan sekitar 190.000 petugas sensus, sementara untuk wilayah Sumatera Utara diperkirakan dibutuhkan sekitar 13.000 petugas.
“Perekrutan petugas sensus akan dimulai pada April. Mereka akan direkrut dari kalangan mahasiswa,
dosen, akademisi, hingga masyarakat umum yang memenuhi persyaratan,” kata Asim.
Para petugas nantinya akan mengikuti pelatihan selama tiga minggu sebelum diterjunkan ke lapangan.
Adapun pelaksanaan sensus ekonomi dijadwalkan berlangsung mulai Mei hingga Juli 2026.
Asim menambahkan, Sensus Ekonomi 2026 akan memotret seluruh unit usaha nonpertanian guna mengetahui sektor ekonomi unggulan di setiap kabupaten/kota,
sekaligus memetakan persebaran pelaku usaha dari skala mikro, kecil dan menengah hingga perusahaan besar.
“Data ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi yang tepat sesuai kondisi di lapangan,” jelasnya.
Diketahui, sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.
Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016, tercatat terdapat sekitar 1,18 juta usaha atau perusahaan nonpertanian di Sumatera Utara yang tersebar dalam 13 kategori lapangan usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, diharapkan pemerintah daerah memiliki data terbaru mengenai kondisi perekonomian sehingga kebijakan pembangunan dapat disusun lebih terarah dan berbasis data.(Wis)
