FOTO :
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap mewakili Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, membacakan Tanggapan atau Jawaban Gubernur Sumut terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Sumut atas Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumut Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Medan, Selasa (11/11/2025).
MEDAN – TELISIK.CO.ID
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengungkapkan sejumlah langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam rangka memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung kemandirian fiskal.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution melalui Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap dalam rapat paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (11/11/2025).
“Langkah diversifikasi PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah akan difokuskan pada pemutakhiran data objek dan subjek pajak melalui digitalisasi pelayanan, serta penyesuaian tarif sesuai kewajaran nilai pasar,” ujar Sulaiman.
Pemprov Sumut juga akan menerapkan prinsip cost recovery dan nilai manfaat layanan, serta mengintegrasikan sistem pajak daerah dengan Bank Sumut, Samsat, dan Direktorat Jenderal Pajak. Peningkatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak turut menjadi fokus utama.
Selain itu, Pemprov mendorong ekstensifikasi dan diversifikasi sumber PAD baru melalui inventarisasi dan revaluasi aset daerah, kerja sama pemanfaatan aset, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta kemitraan dengan pelaku UMKM.
Terkait peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemprov menegaskan bahwa BUMD harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan memberikan dividen sosial melalui peningkatan kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja.
Di sisi belanja, Pemprov menajamkan alokasi belanja modal pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur konektivitas, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan fokus pemerataan pembangunan di kawasan selatan, barat, dan kepulauan.
Pemprov juga memperluas investasi padat karya melalui hilirisasi hasil panen petani dan kemitraan antara BUMD dan koperasi tani. Transformasi digital dan pengembangan UMKM dengan konsep link and match turut menjadi prioritas.
Pada sektor pariwisata, Pemprov memperkuat promosi digital, bekerja sama dengan influencer dan marketplace wisata, serta meningkatkan kapasitas SDM lokal dalam digital marketing dan konten kreatif.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Ketua Ihwan Ritonga, anggota DPRD Sumut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Effendy Pohan, serta sejumlah pimpinan OPD Pemprov Sumut.(Wis)
