Labuhanbatu – telisik.co.id/
Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Labuhanbatu (ULB), Eka Agustin Tanjung, mengkritik keras kebijakan kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang kini ramai diperdebatkan publik.
Menurutnya, keputusan tersebut bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang terus digaungkan pemerintah, sementara kondisi rakyat masih sulit secara ekonomi.
“Wakil rakyat seharusnya mengerti perannya. Rakyat semakin menderita, tetapi DPR justru mendapat kenaikan tunjangan,” tegas Eka, Kamis (21/8/2025).
Eka juga menyinggung pernyataan Menteri Keuangan dalam acara ITB 2025 yang menilai profesi guru dan dosen bergaji kecil dan kurang dihargai sebagai tantangan keuangan negara.
Baginya, di negara maju guru dan dosen justru mendapat gaji layak sesuai kompetensinya.
“Ini ironi. Di satu sisi guru dan dosen yang berperan mendidik bangsa tidak dihargai, sementara pejabat malah menambah fasilitasnya,” ujarnya.
Eka menilai kebijakan itu tidak mencerminkan keadilan sosial, apalagi banyak kebutuhan mendesak masyarakat yang masih tertunda, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar hingga regulasi penting seperti undang-undang perampasan aset.
Ia bahkan membandingkan dengan negara lain, di mana anggota parlemen menolak fasilitas eksklusif karena benar-benar mewakili rakyat.
“Suara penolakan rakyat sudah jelas terdengar, jangan sampai blunder kebijakan ini memicu gejolak seperti 1998,” peringatnya.
Presma ULB itu pun mendesak DPR dan pemerintah untuk introspeksi dan mengutamakan kepentingan rakyat kecil.
“Kalau benar-benar mendengar suara rakyat, hentikan kebijakan yang menyakiti hati rakyat. Jangan tunggu rakyat yang harus bergerak,” pungkasnya.(Wis)
