Langkat- telisik.co.id/
Di balik wajah-wajah ramah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang setiap hari melayani masyarakat, ada cerita lain yang beredar dari mulut ke mulut.
Bukan tentang kinerja, bukan pula tentang prestasi—melainkan isu perselingkuhan yang menyeruak di kalangan mereka.
Isu ini semakin panas ketika yang diduga terlibat bukan orang sembarangan: seorang tenaga pengajar dan seorang camat, dua profesi yang seharusnya menjadi teladan di tengah masyarakat.
Di Langkat, etika dan akhlak ASN selalu dikampanyekan dengan lantang.
Tagar #BerAKHLAK terpampang dalam berbagai program pemerintahan, mengajak para pegawai negeri untuk menjunjung moralitas tinggi.
Namun, jika benar isu ini terjadi, di mana letak akhlak yang digaungkan itu? Bagaimana masyarakat bisa percaya pada sosok yang seharusnya mendidik dan mengayomi, tetapi justru terjebak dalam skandal yang mencoreng nama baik institusi?
Kasus dugaan perselingkuhan di lingkungan ASN Kabupaten Langkat ini bukan sekadar rumor biasa. Masyarakat mulai membicarakannya secara terbuka, menyebut beberapa nama dengan nada kecewa.
Terlebih, ketika yang dikaitkan adalah seorang guru dan seorang camat—dua figur yang memiliki peran besar dalam membentuk karakter generasi muda dan menjaga stabilitas sosial di daerah.
Bagi sebagian orang, skandal ini mungkin hanya urusan pribadi. Namun, bagi masyarakat Langkat yang menjunjung tinggi nilai religius, kasus ini adalah tamparan keras.
ASN bukan hanya pegawai, mereka adalah wajah dari pemerintahan, cerminan dari nilai-nilai yang dipegang daerah ini. Jika fondasi moral ASN rapuh, bagaimana bisa mereka menjadi contoh bagi masyarakat?
Pemerintah Kabupaten Langkat diharapkan tidak tinggal diam. Teguran keras harus diberikan agar kejadian serupa tidak menjadi budaya.
Bupati terpilih dan Plt Kadis Pendidikan Langkat memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan ASN, terutama tenaga pengajar, memiliki integritas, adab, dan profesionalisme yang tidak hanya tertulis dalam slogan, tetapi juga tercermin dalam perilaku sehari-hari.
Karena pada akhirnya, kepercayaan publik tidak hanya dibangun dari kebijakan dan kinerja, tetapi juga dari akhlak dan moral para pelayannya. (red)
