Foto : Wagubsu Surya saat menutup PKN Tingkat II Angkatan XII Tahun 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (25/9/2026).
MEDAN –telisik.co.id
Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menegaskan bahwa keberhasilan mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II tidak cukup hanya ditandai dengan kelulusan dan sertifikat.
Menurutnya, ilmu, gagasan dan proyek perubahan yang diperoleh selama pelatihan harus benar-benar diterapkan di lingkungan kerja dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Surya saat menutup PKN Tingkat II Angkatan XII Tahun 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (25/9/2026).
“Keberhasilan PKN Tingkat II tidak diukur dari sertifikat kelulusan yang diterima hari ini, melainkan dari sejauh mana gagasan tersebut benar-benar diimplementasikan dan memberikan dampak yang dirasakan masyarakat,” ujar Surya.
Dalam kesempatan tersebut, Surya juga menekankan pentingnya integritas bagi seorang pejabat publik.
Ia mengatakan, kemampuan teknis pemerintahan harus berjalan seiring dengan kejujuran dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
“Integritas itu jujur, dan jujur itu identik dengan baik, baik dalam perilaku maupun perbuatan yang tidak melanggar ketentuan peraturan. Integritas adalah ukuran yang harus terus kita pertahankan,” tegasnya.
Menurut Surya, integritas merupakan fondasi penting dalam menjalankan kepemimpinan pemerintahan.
Karena itu, alumni PKN Tingkat II diharapkan mampu mengimplementasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama pelatihan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di instansi masing-masing.
Sementara itu, Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN LAN RI Erna Irawati memaparkan empat kompetensi penting yang harus dimiliki seorang pemimpin,
yakni kemampuan mengelola diri sendiri, mengelola orang lain, mengelola kinerja dan mengelola perubahan.
Erna mengatakan, dinamika perubahan yang berlangsung cepat membuat birokrasi menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Tantangan tersebut bukan hanya terkait transformasi digital, tetapi juga kesiapan menghadapi berbagai kondisi krisis.
Karena itu, pemimpin dituntut untuk terus belajar atau continuous learning.
“Kunci dari perubahan adalah belajar. Pemimpin ketika berhenti belajar, organisasinya tidak akan tumbuh.
Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang meninggalkan legacy (warisan kebermanfaatan) yang dimulai dari proses transformasi,” tutur Erna.
Ia juga mengingatkan agar proyek perubahan yang telah dirancang peserta tidak berhenti setelah pelatihan selesai.
Proyek tersebut diharapkan terus dikembangkan sehingga memberikan manfaat bagi organisasi maupun masyarakat.
49 Peserta, 48 Dinyatakan Lulus
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumut Agustinus Panjaitan dalam laporannya menyampaikan,
PKN Tingkat II Angkatan XII mengusung tema “Kepemimpinan Adaptif dalam Transformasi Tata Kelola Penanggulangan Bencana untuk Mewujudkan Resiliensi dan Daya Saing Daerah.”
Pelatihan berlangsung sejak 20 Mei hingga 25 September 2026 dan diikuti 49 peserta dari berbagai instansi.
Peserta berasal dari Pemerintah Provinsi Sumut, Kejaksaan Agung RI, sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara serta daerah lainnya, termasuk Kampar dan Pasaman Barat.
“Dari total 49 peserta, sebanyak 48 orang dinyatakan lulus, sementara satu orang ditunda kelulusannya dikarenakan sakit,” papar Agustinus.
Berbeda dengan angkatan sebelumnya yang mengunjungi lokasi best practice, Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) Angkatan XII dilaksanakan langsung di lokasi pascabencana di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Dari hasil kajian lapangan tersebut, peserta merumuskan sejumlah rekomendasi.
Di antaranya penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana berbasis data, perlindungan serta perawatan kelompok rentan pascabencana,
transformasi kepemimpinan melalui kolaborasi dan kearifan lokal, serta pemulihan pelayanan publik pascabencana.
Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan pemberian apresiasi kepada lima peserta terbaik Angkatan XII serta penyerahan rekomendasi kebijakan (policy brief) kepada pemerintah daerah.(Wis)
