BINJAI –telisik.co.id
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Daerah Sumatera Utara (PB HIMDA-SU) melontarkan kecaman keras terhadap dugaan perambahan hutan dan perusakan ekosistem di kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo.
Organisasi mahasiswa tersebut mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait segera turun tangan mengusut tuntas aktivitas yang diduga merusak kawasan hutan tersebut.
PB HIMDA-SU menilai, maraknya dugaan perambahan hutan yang menjadi perhatian publik itu menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap pengawasan dan perlindungan kawasan lingkungan di Sumatera Utara.
Terlebih, Gunung Sibayak dinilai memiliki fungsi ekologis penting sebagai daerah tangkapan air, kawasan penyangga lingkungan, sekaligus penopang kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Ketua Umum PB HIMDA-SU, Sutan Prayogo, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran lingkungan biasa. Menurutnya, apabila aktivitas perambahan berlangsung tanpa penindakan, dampaknya dapat mengancam kelestarian alam dan keselamatan masyarakat.
“Perusakan Gunung Sibayak secara terang-terangan di depan mata publik adalah tamparan telak bagi institusi penegak hukum. Ketika hutan lindung dan daerah resapan air dijarah demi keuntungan segelintir oligarki dan oknum serakah, negara ke mana?!
Ini bukan lagi pelanggaran ringan, melainkan kejahatan terhadap kemanusiaan dan masa depan ekologi. Kami mendesak agar seluruh aktivitas dihentikan seketika dan para aktor intelektualnya diseret ke penjara tanpa pandang bulu,” tegas Sutan Prayogo, Selasa (17/11/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa kerusakan kawasan hutan berpotensi menimbulkan dampak ekologis serius. Mulai dari banjir bandang, tanah longsor hingga terganggunya ketersediaan air bersih yang dapat merugikan masyarakat luas.
Atas persoalan tersebut, PB HIMDA-SU menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.
Pertama, mendesak Kapolda Sumatera Utara, Kapolres Tanah Karo, serta Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan investigasi secara independen, transparan, dan terukur guna mengungkap dugaan jaringan perambahan ilegal, termasuk pihak pemodal dan aktor intelektual di balik aktivitas tersebut.
Kedua, menuntut evaluasi menyeluruh terhadap izin korporasi maupun badan usaha yang beraktivitas di sekitar Gunung Sibayak. PB HIMDA-SU meminta pencabutan izin apabila ditemukan pelanggaran analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), penyalahgunaan perizinan, atau perusakan zona konservasi.
Ketiga, PB HIMDA-SU meminta evaluasi terhadap fungsi pengawasan instansi berwenang, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Karo, dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara.
Keempat, mendesak pemerintah dan pihak terkait melakukan pemulihan fungsi ekologis kawasan hutan melalui program reboisasi berbasis kajian ilmiah dengan melibatkan masyarakat lokal. Mereka juga meminta biaya pemulihan dibebankan kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
PB HIMDA-SU menegaskan, tuntutan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus upaya memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Bahkan, organisasi mahasiswa itu memperingatkan akan menggelar aksi demonstrasi apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah penegakan hukum yang dinilai konkret dan transparan.
“Kami dari PB HIMDA-SU siap mengonsolidasikan gelombang perlawanan akbar bersama seluruh elemen mahasiswa dan rakyat tertindas di Sumatera Utara untuk turun ke jalan menuntut keadilan bagi kelestarian Gunung Sibayak,” tutup Sutan Prayogo. (kus/red)




















