Foto : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendesak pemerintah kabupaten/kota mempercepat penyelesaian regulasi terkait pengelolaan Bus Rapid Transit (BRT) Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang).(ist)
MEDAN –telisik.co.id
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendesak pemerintah kabupaten/kota mempercepat penyelesaian regulasi terkait pengelolaan Bus Rapid Transit (BRT) Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang).
Daerah yang belum menuntaskan Peraturan Daerah (Perda) diminta segera mengusulkan pembahasannya melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2027.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat landasan hukum sekaligus memastikan pengelolaan transportasi massal lintas daerah berjalan efektif.
Bobby menyampaikan hal itu saat memimpin rapat finalisasi Public Service Obligation (PSO) BRT Mebidang di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (17/11/2026).
Menurut Bobby, pembangunan BRT Mebidang ditargetkan rampung secara keseluruhan pada 2027. Proyek transportasi massal tersebut mencakup pembangunan halte, depo, jalur koridor, serta pengadaan 90 unit bus BRT.
“Medan dan Binjai sudah menyelesaikan Perdanya. Daerah lain saya harap segera menyampaikan ke DPRD dan memasukkannya ke Prolegda 2027. Program ini membutuhkan kolaborasi kuat Pemprov dan kabupaten/kota,” kata Bobby.
Berdasarkan laporan progres pembangunan, sejumlah infrastruktur BRT Mebidang masih dalam tahap pengerjaan.
Pembangunan halte off corridor telah mencapai 75 persen, Depo Pinang Baris 57 persen, Depo Amplas 51 persen, jalur koridor 36 persen, sedangkan halte on corridor baru mencapai 17 persen.
Bobby juga menekankan pentingnya membangun organisasi pengelola BRT yang kuat dan profesional. Ia mencontohkan sistem pengelolaan Transjakarta yang memiliki organisasi khusus dalam menjalankan layanan transportasi publik.
Namun, menurutnya, terdapat perbedaan kewenangan antara Jakarta dan kawasan Mebidang. Karena itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Kita butuh organisasi yang kuat untuk pengelolaan BRT Mebidang, seperti Transjakarta. Bedanya terkait kewenangan. Oleh karena itu, kita butuh sinkronisasi yang kuat antara provinsi, kabupaten dan kota,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur PT PSSU, Fery Indra, memastikan pihaknya siap mengelola BRT Mebidang secara profesional.
Ia menyebutkan, layanan BRT di sejumlah koridor Kota Medan mulai mendapatkan respons positif dari masyarakat. Hingga Oktober 2026, jumlah penumpang pada lima koridor Medan mencapai sekitar 2,7 juta orang, dengan rata-rata 8.941 penumpang per hari.
“Pemanfaatan lima koridor Medan terus tumbuh. Hingga Oktober 2026 sekitar 2,7 juta penumpang, rata-rata sekitar 8.941 per hari,” ungkap Fery.
Selain itu, uji coba koridor K-11 dan K-12 juga menunjukkan perkembangan positif. Meski baru dilayani dua unit bus, selama 84 hari operasional tercatat sekitar 30.600 penumpang.
“Kita harap grafiknya terus membaik dan pengelolaan kita terus meningkat,” tambahnya.
Rapat finalisasi PSO tersebut turut dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Deliserdang.
Hadir pula jajaran PT PSSU, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Sumut, Pemko Medan, Pemko Binjai, dan Pemkab Deliserdang.
Dengan target penyelesaian pada 2027, percepatan regulasi dan sinkronisasi antarpemerintah daerah menjadi pekerjaan penting agar proyek transportasi massal Mebidang dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi mobilitas masyarakat.(Wis)




















