Foto : Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menghadiri rapat TKD.(ist)
BATAM — telisik.co.id
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendesak adanya kepastian sekaligus tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) bagi daerah-daerah di Sumut yang terdampak bencana.
Persoalan tersebut dinilai penting karena pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara kini tengah menyusun Perubahan APBD (P-APBD) 2026 sekaligus mulai memasuki tahapan penyusunan Rancangan APBD (R-APBD) 2027.
Bobby menyampaikan persoalan itu langsung kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Forkopimda se-Sumatera di Ruang Balairungsari Lantai 3 BP Batam, Rabu (12/8/2026).
Menurut Bobby, pemerintah daerah membutuhkan kepastian mengenai angka TKD yang akan menjadi dasar penyusunan APBD 2027.
Terlebih, sebelumnya terdapat pemulihan TKD bagi daerah yang terdampak bencana.
“Bagi kami daerah terdampak bencana yang kemarin TKD-nya dipulihkan, ini menjadi pertanyaan besar saat menyusun anggaran 2027,” ujar Bobby.
Ia mempertanyakan apakah pemerintah daerah harus menggunakan angka anggaran murni 2026 sebelum TKD dipulihkan atau menggunakan angka setelah pemulihan.
“Nilai Sumut itu sekitar Rp1,1 triliun. Tentu ini sangat menentukan perencanaan kegiatan di lapangan,” tegasnya.
Tiga Skenario TKD 2027
Menjawab kekhawatiran tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario alokasi TKD 2027.
Kemendagri telah menyampaikan usulan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Setelah dilakukan exercise kebutuhan daerah, terdapat tiga skenario, yakni skenario maksimal atau ideal sebesar Rp982 triliun, skenario moderat Rp932 triliun, dan skenario minimal Rp910 triliun.
Namun, Tito menegaskan keputusan akhir mengenai besaran TKD tetap berada di tangan Presiden dengan mempertimbangkan kondisi APBN, target pendapatan negara hingga devisa.
Meski begitu, Kemendagri telah menetapkan dua kelompok daerah yang akan diperjuangkan menjadi prioritas apabila terdapat tambahan TKD.
Pertama, daerah yang terdampak bencana, termasuk sejumlah wilayah di Sumatera, Flores hingga Kepulauan Sitaro di Sulawesi Utara.
Kedua, daerah dengan kapasitas fiskal rendah atau memiliki PAD kecil. Daerah seperti ini dinilai membutuhkan dukungan agar belanja wajib dan pembangunan tidak terganggu.
“Kuncinya ada di pengumuman pertengahan Agustus ini. Dari situ kita bisa melihat apakah angka TKD naik atau tidak,” kata Tito.
Jika nantinya angka TKD belum langsung dirinci untuk masing-masing daerah, Tito memastikan Kemendagri akan memberikan masukan agar daerah terdampak bencana dan daerah dengan kapasitas fiskal rendah menjadi prioritas.
APBD 2027 Menunggu Kepastian Pusat
Ketidakpastian TKD menjadi persoalan serius bagi daerah karena besarnya transfer dari pemerintah pusat berpengaruh langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Tito meminta seluruh kepala daerah menunggu kepastian alokasi TKD melalui penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 dalam pidato Presiden menjelang Hari Kemerdekaan.
Bagi Sumut, kepastian tersebut menjadi semakin penting karena sejumlah daerah masih membutuhkan anggaran untuk pemulihan pascabencana, termasuk sektor infrastruktur dan pelayanan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Tito juga mengapresiasi penanganan sektor kesehatan pascabencana di wilayah Sumatera yang dinilai berlangsung cepat.
Selain itu, pembangunan infrastruktur dan stabilitas harga material di kawasan Sumatera turut menjadi perhatian pemerintah pusat.
Kini, pemerintah daerah di Sumatera Utara masih harus menunggu angka resmi TKD 2027.
Bagi daerah terdampak bencana, tambahan anggaran bukan sekadar angka dalam APBD, tetapi menjadi penentu seberapa cepat proses pemulihan dapat dilakukan.(wis)
