MEDAN – telisik.co.id/
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya percepatan pelayanan pertanahan demi menjamin kepastian hukum dan menjaga stabilitas daerah.
Hal ini disampaikan Bobby saat menghadiri peluncuran Layanan Peralihan Hak Atas Tanah (HAT) secara Elektronik di Hotel Adimulia, Medan, Senin (4/8/2025).
Menurut Bobby, digitalisasi pertanahan merupakan langkah strategis dalam mencegah konflik agraria yang kerap kali menimbulkan ketegangan sosial bahkan korban jiwa.
“Persoalan tanah bisa menjadi masalah besar, bisa merenggut nyawa, bahkan konflik bisa terjadi lintas daerah hingga antar-negara. Maka dari itu, peran ATR/BPN sangat krusial,” ujar Bobby.
Ia berharap layanan HAT berbasis digital ini dapat segera diimplementasikan secara luas untuk membantu masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien.
“Saya sangat berharap ini bisa diterapkan secepatnya. Layanan ini sangat membantu masyarakat dan memperkuat tata kelola pertanahan di Sumut,” tegasnya.
Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sumut, Sri Pranoto, menyatakan bahwa peluncuran layanan ini merupakan tonggak baru dalam pengelolaan pertanahan.
Dengan sistem digital, proses sertifikasi bisa diselesaikan dalam hitungan jam.
“Ini akan mempercepat pelayanan dan membantu memitigasi konflik agraria. Sumut kita dorong menjadi role model nasional,” ujarnya.
Sri Pranoto juga melaporkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan meningkat signifikan.
Di Triwulan II 2025, jumlah pengaduan turun 30%, tingkat kepuasan publik mencapai 85%, dan ketepatan layanan mencapai 92%.
Dalam acara tersebut, ATR/BPN turut menyerahkan sertifikat tanah dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), aset wakaf, sertifikat masyarakat, dan aset milik Pemprov Sumut.
Juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk percepatan sertifikasi aset pemerintah.
Peluncuran ini dihadiri oleh Staf Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Teknologi dan Informasi Dwi Budi Martono, para pejabat ATR/BPN kabupaten/kota se-Sumut, jajaran OPD Pemprov Sumut, serta organisasi terkait lainnya.(Wis)
Komentar ditutup.