Foto : Bobby didampingi tujuh anggota DPRD Sumut, di antaranya Ketua Komisi D DPRD Sumut Timbul Jaya Hamonangan Sibarani dan Sekretaris Komisi D Defri Noval Pasaribu.(ist)
GUNUNGSITOLI – telisik.co.id
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution kembali menjalankan program berkantor di Kepulauan Nias selama lima hari, mulai 5 hingga 9 Agustus 2026.
Pada pelaksanaan kedua program tersebut, Bobby turut mengajak jajaran Komisi D DPRD Sumut untuk melihat langsung kondisi lapangan sekaligus mengawasi pelaksanaan program pembangunan di wilayah kepulauan itu.
Selama berada di Nias, Bobby dijadwalkan meninjau berbagai sektor strategis, mulai dari pelayanan kesehatan di RSUD Thomsen,
kondisi ruas jalan yang akan diperbaiki, sekolah, hingga berdialog langsung dengan masyarakat.
Menurut Bobby, kehadiran anggota DPRD Sumut merupakan wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mempercepat pembangunan daerah.
“Bukan memboyong, tapi mereka ingin menemani saya. Kemarin mereka bertanya apa saja yang dilakukan selama berkantor di Kepulauan Nias.
Walaupun sudah saya sampaikan, mereka ingin melihat langsung di lapangan.
Mereka juga bisa mengawasi kerja kita di lapangan dan kami siap diawasi. Inilah semangat kolaborasi,” ujar Bobby.
Dalam kunjungan tersebut, Bobby didampingi tujuh anggota DPRD Sumut, di antaranya Ketua Komisi D DPRD Sumut Timbul Jaya Hamonangan Sibarani dan Sekretaris Komisi D Defri Noval Pasaribu.
Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Sibarani, mengapresiasi langkah Bobby yang kembali berkantor di Kepulauan Nias.
Menurutnya, program tersebut merupakan terobosan yang belum pernah dilakukan gubernur sebelumnya.
“Ini gubernur pertama yang berkantor di Kepulauan Nias. Selama ini hanya kunjungan biasa.
Kami mengapresiasi semangat Gubernur membangun daerah tertinggal seperti Kepulauan Nias dan Sipiongot. Ini harus kita akui dan kami akan terus mendukung,” katanya.
Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Defri Noval Pasaribu.
Ia menilai program berkantor di daerah menjadi cara efektif bagi pemerintah provinsi untuk memahami persoalan masyarakat secara langsung.
Menurut Defri, kehadiran gubernur di lapangan memungkinkan berbagai persoalan, mulai dari infrastruktur
pendidikan, kesehatan hingga sektor lainnya, ditangani lebih cepat melalui pengambilan keputusan secara langsung.
“Ini model baru yang dilakukan gubernur agar lebih dekat dengan masyarakat.
Gubernur ingin memangkas ketertinggalan Kepulauan Nias sehingga masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran pemerintah provinsi,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD Sumut akan terus mendukung program-program yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,
Termasuk kebijakan pendidikan gratis bagi siswa SMA dan SMK sederajat dari keluarga kurang mampu yang telah mulai diterapkan di sejumlah daerah di Sumatera Utara.
Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat diperluas ke seluruh kabupaten dan kota seiring membaiknya kondisi keuangan daerah. (Wis)
