MEDAN – telisik.co.id
Pembangunan Kota Medan tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur yang memadai, taman yang indah, penerangan jalan, dan fasilitas publik yang nyaman. Kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam merawat dan menjaga hasil pembangunan menjadi faktor penting agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Hal tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Partisipasi Masyarakat Membangun, Merawat, dan Menjaga Kota Medan” yang digelar Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Medan di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan tersebut dibuka Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melalui Kepala Brida Kota Medan, Benny Iskandar. FGD menghadirkan Guru Besar sekaligus dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Hamdani Harahap, serta Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah (P2D)/Penindakan Satpol PP Kota Medan, Albena Boang Manalu, sebagai narasumber.
Diskusi dipandu Staf Ahli Wali Kota Medan Bidang Kemasyarakatan, Adlan, dan dihadiri sejumlah perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
FGD tersebut menjadi ruang untuk menghimpun gagasan dan merumuskan langkah konkret dalam membangun kepedulian bersama terhadap berbagai persoalan perkotaan, mulai dari vandalisme, pencurian komponen fasilitas umum, kebersihan lingkungan, hingga gangguan keamanan yang menimbulkan keresahan masyarakat.
Dalam sambutannya, Benny Iskandar menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, menjaga ketertiban, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Namun, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya fasilitas yang dibangun, melainkan juga oleh kemampuan semua pihak menjaga dan merawatnya.
Menurut Benny, berbagai pembangunan yang dilaksanakan Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Waas perlu diiringi perubahan perilaku masyarakat dan tumbuhnya rasa memiliki terhadap kota.
Taman, penerangan jalan, dan berbagai fasilitas publik lainnya harus dijaga bersama agar tetap berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
“Apakah membangun kota cukup dengan membangun fisiknya?” menjadi pertanyaan mendasar yang disampaikan Benny untuk mengajak peserta FGD melihat pembangunan dari perspektif yang lebih luas.
Ia menyoroti masih terjadinya perusakan fasilitas umum, pencurian komponen, serta aksi vandalisme yang mengurangi fungsi dan kenyamanan ruang publik. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya membangun kesadaran sosial dan budaya menjaga lingkungan, seiring dengan pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah.
Selain persoalan fasilitas umum, Benny juga menyinggung keresahan masyarakat terhadap gangguan keamanan, termasuk aksi begal dan berbagai persoalan sosial lainnya.
Menurutnya, penanganan masalah perkotaan tidak cukup hanya dilakukan setelah suatu peristiwa terjadi. Pemerintah dan pihak terkait perlu mengidentifikasi akar persoalan agar solusi yang dirumuskan lebih tepat sasaran.
“Kita sudah mengetahui persoalannya, tetapi perlu merumuskan mengapa persoalan itu bisa tumbuh, bagaimana mengatasinya, dari mana harus memulai, dan kapan target penyelesaiannya dapat dicapai,” ujarnya.
Benny menegaskan, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri dalam menjaga seluruh sudut kota. Pengawasan yang dilakukan perangkat daerah dan aparat memiliki keterbatasan sehingga perlu diperkuat melalui kepedulian dan keterlibatan aktif masyarakat.
Karena itu, partisipasi warga harus menjadi bagian penting dalam pembangunan Kota Medan. Semangat ini sejalan dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya semangat No One Left Behind, yang menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam pembangunan.
Benny menjelaskan, partisipasi masyarakat tidak harus diwujudkan melalui kegiatan besar. Tindakan sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak fasilitas umum, menjaga kebersihan lingkungan, mengingatkan sesama secara santun, melaporkan kerusakan melalui saluran yang tepat, serta mengikuti kegiatan gotong royong, merupakan bentuk kepedulian yang dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat bukan berarti mengambil alih tugas pemerintah maupun aparat penegak hukum. Penanganan tindak kriminal, termasuk begal dan pencurian aset, tetap menjadi kewenangan aparat terkait.
Sementara itu, pemerintah harus memastikan pelayanan publik, pengawasan, dan pemeliharaan fasilitas umum berjalan secara berkelanjutan.
“Yang ingin kita bangun adalah kemitraan. Pemerintah menjalankan kewenangannya, sementara masyarakat berperan aktif menjaga dan mengawasi lingkungan serta fasilitas milik bersama,” jelasnya.
Dorong Kebijakan Berbasis Data
Melalui FGD tersebut, Brida Kota Medan berupaya menghimpun masukan dan pengalaman dari berbagai pihak untuk mengidentifikasi akar persoalan sekaligus menyusun rekomendasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah.
Benny menegaskan, forum diskusi tidak dimaksudkan sekadar menjadi tempat menyampaikan keluhan. Lebih dari itu, FGD diharapkan menghasilkan gagasan berdasarkan kajian, data, dan bukti atau evidence-based policy yang dapat menjadi landasan perumusan kebijakan.
Sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi penyebab belum optimalnya partisipasi masyarakat dan semangat gotong royong, upaya menumbuhkan kesadaran bahwa fasilitas umum merupakan aset bersama, serta langkah konkret mencegah vandalisme, menjaga kebersihan, meningkatkan kepedulian sosial, dan menciptakan lingkungan yang aman.
Kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, akademisi, komunitas, dunia usaha, dan aparat terkait juga dinilai penting agar upaya menjaga kota tidak berhenti pada kegiatan sesaat.
Hasil diskusi nantinya akan menjadi bahan kajian Brida Kota Medan untuk disusun dalam bentuk policy brief atau rekomendasi kebijakan. Dokumen tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada perangkat daerah terkait serta pimpinan Pemko Medan, yakni Wali Kota Rico Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap.
Benny berharap, FGD ini menjadi langkah awal untuk menghidupkan kembali semangat bersama dalam membangun Kota Medan, bukan sekadar sebagai tempat bekerja dan beraktivitas, tetapi juga sebagai rumah bersama yang harus dijaga untuk generasi mendatang.
Menurutnya, pembangunan kota harus menyentuh dua aspek sekaligus, yakni pembangunan fisik dan pembangunan sosial. Infrastruktur yang baik perlu didukung budaya tertib, kepedulian, gotong royong, dan tanggung jawab bersama.
“Kita bukan hanya membutuhkan physical engineering, tetapi juga social engineering,” tegasnya.
Melalui pendekatan tersebut, pembangunan Kota Medan diharapkan tidak hanya menghadirkan perubahan pada wajah kota, tetapi juga menumbuhkan budaya masyarakat yang peduli, bertanggung jawab, dan berperan aktif menjaga fasilitas publik serta lingkungan.
Sebab, kota yang nyaman tidak hanya lahir dari pembangunan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga dari kesadaran warganya untuk merawat dan menjaga setiap hasil pembangunan sebagai milik bersama.(Wis)
