Menu ✖

Otomatis

Berita

Bobby Usulkan Revisi Perda Pajak dan Bantuan Hukum, PAD Digenjot Hak Warga Miskin Diperkuat

badge-check

Bobby Usulkan Revisi Perda Pajak dan Bantuan Hukum, PAD Digenjot Hak Warga Miskin Diperkuat Perbesar

Foto : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menghadiri Rapat Paripurna dengan DPRD Provinsi Sumut dalam agenda Penyampaian Penjelasan Gubernur Sumut terhadap Ranperda tentang Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin .(Ist)

MEDAN – telisik.co.id

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajukan perubahan dua peraturan daerah (Perda) strategis kepada DPRD Sumut. Satu regulasi diarahkan untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) melalui penataan pajak dan retribusi, sementara lainnya memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut disampaikan Bobby dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (11/11/2026).

Kedua Ranperda itu masing-masing mengatur perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

Dalam penjelasannya, Bobby menegaskan revisi aturan pajak dan retribusi bukan sekadar penyesuaian administratif. Perubahan tersebut dinilai diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan perkembangan regulasi nasional, hasil evaluasi pemerintah pusat, serta kebutuhan optimalisasi pendapatan daerah.

Pemprov Sumut juga melihat perlunya penyesuaian sejumlah tarif retribusi yang dinilai tidak lagi sejalan dengan biaya operasional maupun nilai ekonomi aset milik daerah.

“Daerah wajib menyelaraskan regulasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” ujar Bobby.

Menurutnya, regulasi nasional tersebut membawa perubahan mendasar terhadap struktur pajak dan retribusi daerah, termasuk klasifikasi retribusi, prinsip penetapan tarif, batas kewenangan pemerintah daerah, hingga standar pelayanan minimal.

Selain penyesuaian tarif, Pemprov Sumut juga mengusulkan penambahan sejumlah objek retribusi baru. Di antaranya pemanfaatan aset daerah, penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah di sektor pertanian, peternakan dan perkebunan, serta pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Bobby juga menyebut adanya objek baru yang ditetapkan berdasarkan regulasi nasional, termasuk pengelolaan pertambangan.

Pemerintah berharap penataan tersebut dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan publik. Namun, Bobby menegaskan penyesuaian tarif harus tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat agar tidak menimbulkan beban berlebihan.

Bantuan Hukum Tak Hanya di Pengadilan

Selain urusan pendapatan daerah, Bobby juga menyoroti pentingnya memperluas perlindungan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Ia mengakui, meskipun Perda Nomor 1 Tahun 2022 telah menjadi landasan penyelenggaraan bantuan hukum, pelaksanaannya dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan paradigma penegakan hukum yang semakin mengedepankan keadilan restoratif atau restorative justice.

Menurut Bobby, masyarakat miskin masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh akses keadilan. Kondisi ekonomi sering kali membuat mereka kesulitan mendapatkan pendampingan hukum ketika berhadapan dengan persoalan hukum.

“Selama ini Perda tersebut telah melandasi semangat bantuan hukum. Namun belum sepenuhnya mewadahi paradigma penegakan hukum modern yang bergeser dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif,” jelasnya.

Melalui perubahan regulasi tersebut, Pemprov Sumut ingin mendorong penyelesaian perkara melalui jalur nonlitigasi, seperti mediasi, negosiasi, dan perdamaian, sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Revisi Perda juga diharapkan menjadi payung hukum yang lebih kuat bagi program perlindungan masyarakat, menyederhanakan mekanisme pemberian bantuan hukum, serta memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.

Pendekatan keadilan restoratif tersebut diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan sekaligus menekan beban lembaga pemasyarakatan.

“Kami meyakini bahwa dengan dukungan dan sinergi dari seluruh anggota dewan, perubahan Perda ini akan menjadi instrumen hukum yang kokoh untuk mendorong kemandirian fiskal daerah, dan menghadirkan pelayanan publik yang jauh lebih baik bagi masyarakat,” pungkas Bobby.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti beserta pimpinan dewan, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah.

Usai menyampaikan penjelasan, Bobby menyerahkan dokumen resmi kedua Ranperda kepada DPRD Sumut untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.

Dua rancangan regulasi ini kini menjadi pekerjaan legislasi bersama antara Pemprov dan DPRD Sumut. Tantangannya, bagaimana peningkatan pendapatan daerah tetap berpihak pada kemampuan masyarakat, sementara perluasan bantuan hukum benar-benar menjangkau warga miskin yang selama ini kesulitan memperoleh keadilan.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Lainnya

Relawan Bobby Nasution Satukan Barisan, Sepakat Tak Terprovokasi Dinamika Politik

14 Nov 2026 - 15:00 WIB

Relawan Bobby Nasution Satukan Barisan, Sepakat Tak Terprovokasi Dinamika Politik

Rp48,35 Miliar Digelontorkan! 16.118 UMKM Korban Bencana di Sumut Terima Banpres Rp3 Juta

13 Nov 2026 - 16:59 WIB

Rp48,35 Miliar Digelontorkan! 16.118 UMKM Korban Bencana di Sumut Terima Banpres Rp3 Juta

Tiorita Siapkan MPP Langkat 2027, Pelayanan Publik Dituntut Tetap Prima Pascabencana

13 Nov 2026 - 16:44 WIB

Tiorita Siapkan MPP Langkat 2027, Pelayanan Publik Dituntut Tetap Prima Pascabencana

Bobby Desak Bupati dan Wali Kota Bergerak, MPP Sumut Baru 8 Daerah

12 Nov 2026 - 16:23 WIB

Bobby Desak Bupati dan Wali Kota Bergerak, MPP Sumut Baru 8 Daerah

Tiorita Salurkan Bantuan Presiden untuk 9.393 UMKM, Totalnya Tembus Rp28,1 Miliar

12 Nov 2026 - 15:50 WIB

Tiorita Salurkan Bantuan Presiden untuk 9.393 UMKM, Totalnya Tembus Rp28,1 Miliar
Hits di Berita