Foto : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyentil lambannya pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) di kabupaten/kota. Dari 33 daerah di Sumut, baru delapan yang memiliki MPP aktif.(Ist)
MEDAN – telisik.co.id
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyentil lambannya pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) di kabupaten/kota. Dari 33 daerah di Sumut, baru delapan yang memiliki MPP aktif.
Bobby meminta seluruh bupati dan wali kota segera bergerak mempercepat pembentukan sekaligus mengoptimalkan MPP. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pelayanan pemerintahan yang mudah dijangkau, cepat, dan tidak berbelit-belit.
Persoalan tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri kegiatan Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana bersama Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (12/11/2026).
Di hadapan para kepala daerah dan jajaran Kementerian PANRB, Bobby mengakui capaian Sumut dalam penyediaan MPP masih tertinggal dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera.
“Secara jumlah penduduk dan luas wilayah, kita termasuk yang terbesar di luar Pulau Jawa. Namun, dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, Sumut menjadi yang paling rendah dalam jumlah MPP. Dari 33 kabupaten dan kota, hari ini baru delapan daerah yang memiliki MPP aktif,” ujar Bobby.
Pemprov Sumut, lanjutnya, menargetkan tiga MPP baru dapat diresmikan hingga akhir 2026. Ketiganya berada di Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, dan Nias.
Jika target tersebut tercapai, jumlah kabupaten/kota yang memiliki MPP di Sumut akan meningkat menjadi 11 daerah atau sekitar 33 persen dari total 33 kabupaten/kota.
Namun, Bobby mengingatkan agar pembangunan MPP tidak terjebak pada urusan fisik bangunan dan besarnya anggaran. Baginya, keberadaan gedung megah tidak akan berarti jika masyarakat tetap kesulitan mengakses layanan.
“Tidak harus melulu bangunannya yang megah atau mewah, yang penting lokasinya strategis dan tidak berada di ujung perbatasan yang jauh dari masyarakat. Fokus kita adalah memperbanyak menu pelayanannya. Kalau awalnya baru 20 atau 50 layanan, terus tingkatkan hingga 100 layanan di dalam satu gedung,” tegasnya.
Untuk mempercepat pembentukan MPP, Bobby mendorong pemerintah kabupaten/kota memanfaatkan aset gedung yang sudah tersedia. Pemerintah daerah juga dapat menggandeng pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Dengan cara tersebut, pembentukan MPP tidak harus selalu dimulai dari pembangunan gedung baru yang membutuhkan anggaran besar. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Wamen PANRB Purwadi Arianto menegaskan bahwa pemulihan pelayanan publik merupakan bagian penting dalam penanganan pascabencana.
Menurutnya, dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga menghambat aktivitas masyarakat serta akses terhadap layanan pemerintahan.
“Ketika terjadi bencana, masyarakat justru semakin membutuhkan kehadiran pemerintah. Pemulihan pelayanan publik harus menjadi bagian penting dari upaya pemulihan pascabencana. Tidak cukup hanya memulihkan gedung dan fasilitas fisik, kita juga harus memastikan agar pelayanan yang paling dibutuhkan masyarakat dapat kembali berjalan normal secepat mungkin,” ujar Purwadi.
Ia menilai kualitas pelayanan publik menjadi cerminan nyata kinerja birokrasi karena berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP), yang dikoordinasikan melalui Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Ombudsman RI, pemerintah pusat mendorong budaya birokrasi yang tulus melayani, cepat merespons, dan berintegritas.
“Kepercayaan masyarakat itu sederhana rumusnya, ketulusan melayani dan kecepatan merespon. Pemerintah tidak boleh kaku, bukan masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan cara kerja pemerintah,
melainkan pemerintah yang harus menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk melalui sistem jemput bola bagi warga di wilayah terisolasi atau pengungsian,” tambahnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Budi Setiawan, Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru, para kepala daerah se-Sumut, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Dengan target penambahan tiga MPP hingga akhir tahun, pekerjaan rumah pemerintah daerah bukan sekadar menghadirkan gedung pelayanan baru. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan layanan di dalamnya benar-benar lengkap, mudah diakses, dan mampu memangkas birokrasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat.(Rel/red)
