Foto : Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, menegaskan BPD harus menjadi lembaga yang benar-benar menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan sekadar pelengkap pemerintahan desa.(ist)
STABAT –telisik.co.id
Sebanyak 1.617 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Langkat resmi mendapat peresmian keanggotaan untuk masa jabatan 2026–2034.
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, menegaskan BPD harus menjadi lembaga yang benar-benar menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan sekadar pelengkap pemerintahan desa.
Peresmian yang ditandai dengan pengucapan sumpah tersebut berlangsung di Gedung Olahraga (GOR) Stabat, Rabu (11/11/2026).
Pengucapan sumpah dipimpin langsung oleh Tiorita dan diikuti para anggota BPD dari berbagai desa di Kabupaten Langkat. Prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah, disaksikan Sekretaris Daerah Langkat Amril, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Robby Deritawan Stp, serta para rohaniawan.
Peresmian tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dalam arahannya, Tiorita mengingatkan bahwa ribuan anggota BPD yang telah diresmikan memikul tanggung jawab penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Amanah itu, menurutnya, harus dijalankan dengan integritas, profesionalitas, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan, BPD bukan sekadar lembaga formal di tingkat desa. Keberadaannya memiliki fungsi strategis, mulai dari menampung dan menyalurkan aspirasi warga, membahas serta menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, hingga mengawasi kinerja kepala desa.
Karena itu, anggota BPD diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Setiap persoalan, kebutuhan, maupun aspirasi warga harus mendapat ruang untuk disampaikan dan diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku.
“Melalui momentum ini, Pemerintah Kabupaten Langkat berharap seluruh anggota BPD yang baru diresmikan dapat membangun sinergi dan kolaborasi yang harmonis dengan kepala desa serta seluruh elemen masyarakat,” tegas Tiorita.
Ia juga berharap BPD mampu mengambil peran nyata dalam mendorong pembangunan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dengan peran pengawasan yang kuat dan komunikasi yang terbuka, BPD diharapkan ikut mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Tiorita menegaskan, keberhasilan pembangunan desa tidak cukup hanya ditentukan oleh kepala desa. Dibutuhkan kerja sama seluruh unsur pemerintahan desa, termasuk BPD, agar pembangunan dan pelayanan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan masa keanggotaan 2026–2034, sebanyak 1.617 anggota BPD tersebut diharapkan mampu membuktikan bahwa lembaga permusyawaratan desa bukan hanya hadir dalam struktur pemerintahan, tetapi juga menjadi suara masyarakat sekaligus pengawal jalannya pemerintahan desa(Wis/rel)
