Menu ✖

Otomatis

Berita

Banjir Belum Sepenuhnya Pulih, Tiorita Kawal Bantuan Rumah dan Rp28,1 Miliar untuk UMKM

badge-check

Banjir Belum Sepenuhnya Pulih, Tiorita Kawal Bantuan Rumah dan Rp28,1 Miliar untuk UMKM Perbesar

Foto : Plt) Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, SH,mengawal bantuan sosial, memperbaiki rumah warga terdampak.(ist)

STABAT – telisik.co.id

Pemerintah Kabupaten Langkat terus mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pascabanjir.

Di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, SH, berbagai langkah dilakukan,

mulai dari mengawal bantuan sosial, memperbaiki rumah warga terdampak, hingga menggerakkan kembali perekonomian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Salah satu perkembangan penting datang dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Melalui surat tanggapan atas permohonan klarifikasi dan percepatan administrasi bantuan korban banjir Kabupaten Langkat,

Kemensos menyatakan usulan bantuan tahap II sebanyak 61.547 kepala keluarga (KK) telah dinyatakan valid berdasarkan data By Name By Address (BNBA).

Meski demikian, proses penganggaran masih berlangsung. Kemensos menjelaskan, pemerintah tengah mengusulkan revisi Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) kepada Bappenas untuk penambahan kuota atau plafon anggaran.

Dalam rapat koordinasi Satgas PRR pada 22 Oktober 2026, turut disampaikan usulan anggaran sebesar Rp4,249 triliun sebagai dasar pengajuan tambahan plafon bagi seluruh data usulan kabupaten/kota.

Di sisi lain, proses pemadanan data juga terus dilakukan.

Berdasarkan surat BPS Kabupaten Langkat tertanggal 20 Oktober 2026, dari 12.456 keluarga yang memerlukan pemadanan,

sebanyak 7.400 keluarga berhasil diverifikasi dan diusulkan kembali. Sementara 5.056 keluarga lainnya masih membutuhkan penyelesaian administrasi.

Untuk memastikan proses tersebut berjalan, Tiorita telah melakukan sejumlah langkah, mulai dari berdialog dengan perwakilan masyarakat,

Berkoordinasi dengan Satgas PRR di Kantor Gubernur Sumatera Utara, memfasilitasi penjelasan pemerintah pusat kepada masyarakat di Besitang, hingga melakukan audiensi langsung dengan BPS RI dan Satgas PRR di Jakarta.

650 Rumah Dibantu, 84 di Pangkalan Susu

Tidak hanya mengawal bantuan sosial, Tiorita juga memberikan perhatian terhadap pemulihan tempat tinggal warga.

Pada 1 Oktober 2026, ia turun langsung meninjau pelaksanaan program stimulan perbaikan rumah korban banjir di Kecamatan Pangkalan Susu.

Di wilayah tersebut tercatat 84 rumah penerima bantuan, terdiri atas 41 rumah rusak ringan, 25 rusak sedang, dan 18 rusak berat.

Secara keseluruhan, hingga November 2026, Pemkab Langkat telah menyalurkan bantuan perbaikan terhadap 650 unit rumah kategori rusak ringan dan rusak berat.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membantu masyarakat kembali menempati hunian yang layak setelah rumah mereka terdampak bencana.

9.393 UMKM Terima Bantuan Rp3 Juta

Sementara di sektor ekonomi, Pemkab Langkat telah merealisasikan bantuan Presiden kepada 9.393 pelaku UMKM terdampak banjir yang tersebar di 16 kecamatan.

Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta. Dengan demikian, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp28,179 miliar.

Penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan pada 11 November 2026.

Bantuan ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha memulihkan modal, menghidupkan kembali aktivitas perdagangan, serta memperkuat ekonomi keluarga yang terdampak banjir.

Meski sejumlah bantuan telah direalisasikan, pekerjaan pemulihan belum sepenuhnya selesai.

Masih terdapat kebutuhan masyarakat yang harus diperjuangkan, terutama kepastian bantuan jaminan hidup, stimulus ekonomi,

Pemenuhan isi hunian, serta pembangunan rumah bagi warga yang mengalami kerusakan berat.

Karena itu, Pemkab Langkat berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,

BPS, dan Satgas PRR agar seluruh tahapan bantuan memperoleh kepastian dan dapat direalisasikan sesuai ketentuan.

Bagi Pemkab Langkat, pemulihan pascabanjir bukan sekadar persoalan administrasi dan anggaran.

Lebih dari itu, pemerintah dituntut memastikan masyarakat mendapatkan hak bantuan,

Kembali memiliki tempat tinggal yang aman, dan memperoleh kesempatan membangun kembali perekonomian keluarga.

Upaya tersebut akan terus dikawal hingga masyarakat terdampak benar-benar mampu bangkit dari dampak bencana.(Rel/wis)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Lainnya

Bobby Turun ke Sibayak, HMI dan IMM Ingatkan: Evaluasi Saja Tidak Cukup

20 Nov 2026 - 08:55 WIB

Bobby Turun ke Sibayak, HMI dan IMM Ingatkan: Evaluasi Saja Tidak Cukup

Bobby Ultimatum Dinas LHK, Sepekan Jalur Rusak Sibayak Harus Dipulihkan

18 Nov 2026 - 22:04 WIB

Bobby Ultimatum Dinas LHK, Sepekan Jalur Rusak Sibayak Harus Dipulihkan

Jalur Evakuasi Sibayak Dikerjakan, Komunitas Trail Diduga Terobos Kawasan Tanpa Izin

18 Nov 2026 - 21:38 WIB

Jalur Evakuasi Sibayak Dikerjakan, Komunitas Trail Diduga Terobos Kawasan Tanpa Izin

Bobby Nasution Kejar Target BRT Mebidang 2027, Daerah Diminta Segera Tuntaskan Perda

17 Nov 2026 - 19:07 WIB

Bobby Nasution Kejar Target BRT Mebidang 2027, Daerah Diminta Segera Tuntaskan Perda

Negara Gagal Lindungi Sibayak! PB HIMDA-SU Ultimatum Aparat Usut Perusakan Hutan

17 Nov 2026 - 18:55 WIB

Negara Gagal Lindungi Sibayak! PB HIMDA-SU Ultimatum Aparat Usut Perusakan Hutan
Hits di Berita