Foto : Dugaan kerusakan kawasan hutan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, terus menuai sorotan. Kali ini, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) dan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumatera Utara angkat suara.(its)
MEDAN – telisik.co.id
Dugaan kerusakan kawasan hutan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, terus menuai sorotan. Kali ini, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) dan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumatera Utara angkat suara.
Keduanya mendukung langkah Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, sekaligus mendesak agar persoalan tersebut diusut secara menyeluruh.
Dukungan itu bukan berarti persoalan selesai hanya karena Gubernur telah turun ke lokasi dan memerintahkan evaluasi. Bagi kedua organisasi mahasiswa tersebut, pekerjaan terpenting justru memastikan siapa yang merencanakan, siapa yang memberikan persetujuan, siapa yang melaksanakan, hingga bagaimana pengawasan terhadap aktivitas yang diduga berdampak pada kerusakan kawasan hutan tersebut.
Ketua Umum Badko HMI Sumut, Yusril Mahendra Butar Butar, menilai beredarnya rekaman dan laporan kerusakan tutupan hutan Sibayak menjadi peringatan serius terhadap pengawasan kawasan konservasi dan hutan lindung di Dataran Tinggi Karo.
Menurutnya, penegakan hukum lingkungan tidak boleh berhenti pada respons sesaat untuk meredam sorotan publik. Aparat harus menelusuri seluruh pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual dan pemodal di balik aktivitas ilegal tersebut.
“Penegakan hukum lingkungan tidak boleh berhenti pada pencitraan sesaat, tetapi harus menyasar hingga aktor intelektual dan pemodal di balik aktivitas ilegal tersebut,” tegas Yusril.
Ia mengingatkan, Gunung Sibayak bukan sekadar kawasan wisata alam. Kawasan tersebut memiliki fungsi ekologis dan hidrologis penting sebagai daerah tangkapan air. Kerusakan vegetasi dan pembukaan lahan di lereng vulkanik berpotensi mengganggu stabilitas tanah serta meningkatkan ancaman banjir bandang dan tanah longsor di wilayah hilir.
Badko HMI Sumut juga meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, aparat penegak hukum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) segera melakukan investigasi lapangan.
Tidak hanya itu, seluruh perizinan di kawasan penyangga diminta diaudit. Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban, termasuk kewajiban memulihkan kawasan yang mengalami kerusakan.
Yusril menegaskan, pemulihan ekologis atau ecological restoration tidak boleh sekadar menjadi janji. Rehabilitasi harus dilakukan secara transparan dan terukur agar beban kerusakan tidak akhirnya ditanggung masyarakat.
IMM: Jangan Berhenti pada Saling Menyalahkan
Sementara itu, Ketua Umum DPD IMM Sumut, Rahmat Taufiq Pardede, menilai polemik kerusakan Sibayak harus diselesaikan melalui penelusuran fakta, bukan sekadar saling menyalahkan atau menjadikannya komoditas politik.
Rahmat menyebut, Gubernur Bobby Nasution telah turun langsung ke lokasi, meminta evaluasi, serta memerintahkan penanganan dan pemulihan kawasan. Karena itu, menurutnya, langkah selanjutnya harus diarahkan pada pengusutan menyeluruh terhadap kegiatan yang berlangsung di kawasan tersebut.
“Gubernur sudah menunjukkan langkah konkret dengan turun ke lokasi dan memerintahkan agar persoalan ini segera ditindaklanjuti. Sekarang yang harus didorong adalah pengusutan menyeluruh terhadap bagaimana kegiatan itu berlangsung, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah seluruh prosedur telah dipenuhi,” ujar Rahmat.
IMM Sumut secara khusus menyoroti aktivitas motor trail dan pembukaan jalur menggunakan alat berat jenis ekskavator yang disebut-sebut diperuntukkan sebagai jalur evakuasi.
Menurut Rahmat, persoalan tersebut harus dibuka secara terang. Mulai dari penyelenggaraan kegiatan, dasar pembukaan jalur, mekanisme perizinan, penggunaan alat berat, hingga pengawasan terhadap kawasan yang dikabarkan sedang ditutup untuk pemulihan ekosistem.
“Jangan sampai perhatian publik berhenti pada siapa yang paling mudah disalahkan. Kita harus mengungkap siapa yang merencanakan, siapa yang memberikan persetujuan, siapa yang melaksanakan, dan bagaimana pengawasan dilakukan. Jika ada pelanggaran, semua pihak harus bertanggung jawab sesuai kewenangannya,” katanya.
Rahmat juga meminta DLHK Sumut dan pengelola Taman Hutan Raya Bukit Barisan memberikan penjelasan terbuka mengenai kronologi kegiatan, dasar pembukaan jalur, serta status perizinan aktivitas trail tersebut.
Ia mengingatkan, alasan pembangunan jalur evakuasi tidak boleh otomatis menjadi pembenaran atas tindakan yang berpotensi merusak lingkungan. Keselamatan pendaki memang penting, tetapi harus berjalan sesuai kajian teknis, prosedur, dan prinsip perlindungan ekosistem.
Evaluasi Saja Tidak Cukup
Kedua organisasi mahasiswa itu pada prinsipnya mendukung evaluasi jalur, penutupan akses yang tidak sesuai, serta pemulihan kawasan Sibayak. Namun, rehabilitasi lingkungan harus berjalan beriringan dengan penelusuran dugaan pelanggaran hukum.
IMM Sumut menegaskan, dukungan terhadap langkah Gubernur bukan berarti memberikan kesimpulan bahwa seluruh persoalan telah selesai. Pemerintah tetap dituntut memastikan penanganan berjalan transparan dan setiap pihak yang terbukti melanggar dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
Di sisi lain, Badko HMI Sumut mendorong penerapan prinsip tanggung jawab lingkungan, termasuk kewajiban pemulihan bagi pihak yang terbukti menyebabkan kerusakan.
Persoalan Sibayak kini tidak cukup dijawab dengan pernyataan keprihatinan, evaluasi internal, atau janji penghijauan. Publik membutuhkan kejelasan mengenai kronologi, perizinan, pihak-pihak yang terlibat, serta langkah konkret pemulihan kawasan.
Sebab, Gunung Sibayak bukan milik kelompok tertentu dan bukan pula sekadar arena olahraga ekstrem. Kawasan ini merupakan bagian penting dari ekosistem Sumatera Utara yang keberlanjutannya menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Pertanyaan mendasarnya sederhana: jika ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab. Jangan sampai kerusakan hutan menjadi perkara yang ramai diperbincangkan hari ini, tetapi perlahan menghilang tanpa kejelasan hukum.(Wis)



















