Foto : Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengatakan, program beasiswa tersebut masih berjalan dan menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi memenuhi kebutuhan tenaga medis spesialis di wilayah Kepulauan Nias.(ist)
GUNUNGSITOLI – telisik.co.id
Pemenuhan dokter spesialis menjadi salah satu tantangan penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Kepulauan Nias. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan beasiswa penuh kepada 20 dokter umum agar dapat melanjutkan pendidikan ke program dokter spesialis.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengatakan, program beasiswa tersebut masih berjalan dan menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi memenuhi kebutuhan tenaga medis spesialis di wilayah Kepulauan Nias.
“Masih berjalan, ini yang perlu kita penuhi dulu. Sudah 20 dokter kami berikan beasiswa full (penuh) untuk mengambil program dokter spesialis,” ujar Bobby saat menjawab pertanyaan wartawan seusai penandatanganan berita acara serah terima (BAST) personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) RSUD dr. M. Thomsen dari Pemerintah Kabupaten Nias kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli, Kamis (29/10/2026).
Menurut Bobby, penerima beasiswa tersebut dipilih berdasarkan rekomendasi para kepala daerah di Kepulauan Nias dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga dokter spesialis di masing-masing wilayah, termasuk RSUD dr. M. Thomsen.
Pemprov Sumut, lanjutnya, akan terus mendorong pemenuhan tenaga dokter spesialis agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat semakin optimal.
“Kita terus mendorong keterpenuhan dokter-dokter spesialis yang ada di Kepulauan Nias, dan RSUD M. Thomsen ini,” katanya.
Transisi Pengelolaan RSUD Jangan Ganggu Pelayanan
Selain membahas pemenuhan dokter spesialis, Bobby Nasution juga menyaksikan penandatanganan BAST P3D RSUD dr. M. Thomsen dari Pemkab Nias kepada Pemko Gunungsitoli.
Pengalihan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara.
Bobby mengakui, proses pengalihan pengelolaan rumah sakit dapat memunculkan sejumlah dinamika, termasuk kekhawatiran mengenai keberlanjutan penempatan tenaga medis dan dokter spesialis.
Karena itu, Pemprov Sumut akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan proses transisi tidak mengganggu pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.
Keberlangsungan pelayanan menjadi perhatian penting agar perubahan pengelolaan rumah sakit tidak berdampak pada akses pasien terhadap layanan medis.
Di sisi lain, pengalihan tersebut juga membuka peluang bagi pemerintah provinsi untuk memfasilitasi pembangunan dan peningkatan kelas fasilitas kesehatan di Kepulauan Nias sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Melalui beasiswa pendidikan dokter spesialis dan koordinasi antarpemerintah daerah, Pemprov Sumut berharap kebutuhan tenaga medis di Kepulauan Nias dapat dipenuhi secara bertahap.
Upaya tersebut menjadi bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kesehatan agar masyarakat memperoleh akses layanan yang lebih baik tanpa terkendala keterbatasan tenaga spesialis.(Wis)
