MEDAN — telisik.co.id
Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menegaskan dunia pendidikan tidak boleh lumpuh akibat bencana. Pemulihan fasilitas pendidikan pascabencana, menurutnya, harus memastikan sekolah menjadi tempat yang aman dan tangguh bagi siswa maupun guru.
Penegasan itu disampaikan Zakiyuddin saat mendampingi kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke SDN 060950, Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Medan Labuhan, Jumat (4/9/2026).
Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI, Zakiyuddin mengatakan musibah tidak boleh mengorbankan masa depan generasi muda. Karena itu, pembangunan maupun rehabilitasi sekolah yang terdampak bencana harus memperhitungkan risiko bencana secara matang.
“Kami berprinsip bahwa pendidikan harus tetap menjadi perhatian utama, bahkan dalam situasi kebencanaan sekalipun,” tegas Zakiyuddin.
Ia mengatakan pemulihan fasilitas pendidikan tidak cukup hanya dengan memperbaiki bangunan yang rusak. Aspek keselamatan dan ketahanan terhadap bencana juga harus menjadi bagian utama dalam perencanaan.
Menurutnya, kebutuhan rehabilitasi, rekonstruksi, pembangunan kembali hingga pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan riil di lapangan.
“Pembangunan kembali infrastruktur pendidikan harus memperhitungkan risiko bencana secara matang. Sekolah harus menjadi tempat belajar yang benar-benar aman dan tangguh bagi siswa maupun guru,” ujarnya.
Zakiyuddin berharap kunjungan Komisi X DPR RI dapat memberikan gambaran langsung mengenai kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang terdampak bencana, sekaligus membuka peluang dukungan anggaran untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan yang aman.
“Kami berharap kunjungan ini dapat memberikan gambaran langsung mengenai kondisi satuan pendidikan yang terdampak bencana,” harapnya.
Sekolah Direvitalisasi, Tapi Masih Terendam
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan revitalisasi dan rehabilitasi fasilitas pendidikan pascabencana di Sumatera Utara.
Lalu menyoroti kondisi SDN 060950 yang masih menghadapi persoalan banjir meski salah satu ruang sekolah telah direvitalisasi.
“Banyak sekali sekolah yang terdampak, salah satunya di SD 060950 Medan ini. Tadi kami sudah melihat salah satu ruangan yang direvitalisasi, dan sampai dengan hari ini ternyata masih banjir,” ungkapnya.
Menurut Lalu, persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar revitalisasi sekolah tidak hanya menyelesaikan kerusakan bangunan, tetapi juga mengatasi persoalan lingkungan yang berpotensi kembali mengganggu proses belajar mengajar.
“Bisa menjadi diskusi juga agar ke depan jangan sampai setiap hujan sekolah ini banjir dan mengganggu aktivitas belajar mengajar,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi X DPR RI juga membuka dialog dengan kepala sekolah dan jajaran guru. Mereka diberi kesempatan menyampaikan kebutuhan riil sekolah secara langsung kepada wakil rakyat serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Kepala SDN 060950, Syahputra, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia juga mengapresiasi perhatian dan dukungan terhadap revitalisasi fasilitas sekolah yang terdampak banjir melalui aspirasi DPR RI.
Menurut Syahputra, pengerjaan revitalisasi di UPT SDN 060950 saat ini telah mencapai sekitar 99 persen dan hampir rampung seluruhnya.
Namun, persoalan banjir menjadi catatan penting yang masih perlu mendapat perhatian. Sebab, pembangunan fisik sekolah akan kehilangan makna jika siswa dan guru tetap menghadapi ancaman genangan setiap kali hujan turun.
Kunjungan Komisi X DPR RI tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mendorong penanganan fasilitas pendidikan secara lebih menyeluruh, sehingga sekolah tidak hanya kembali berdiri, tetapi juga benar-benar aman, nyaman dan mampu bertahan menghadapi risiko bencana.(wis)
