Medan — telisik.co.id/
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Utara menyatakan kesiapan mereka untuk menggelar aksi lanjutan secara besar-besaran pada 16 Juni 2025.
Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap dugaan korupsi triliunan rupiah dana subsidi pupuk yang menyeret PT Pupuk Indonesia.
Ketua KAMMI Sumut, Wira Putra, menyebut kasus ini bukan sekadar penyelewengan biasa, tetapi ancaman serius terhadap ketahanan pangan nasional.
“Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya pemborosan subsidi pupuk sebesar Rp 2,92 triliun sepanjang 2020–2022, dengan Rp 2,83 triliun terkait langsung alokasi pupuk urea bersubsidi.
Ini skandal besar yang harus dituntaskan,” tegas Wira.
Wira juga menyoroti dugaan ketidakwajaran dalam laporan keuangan PT Pupuk Indonesia yang berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga Rp 8,3 triliun.
Menurutnya, persoalan ini berskala nasional dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan retorika dan janji kosong.
Sementara itu, Ketua GMNI Sumut, Armando Sitompul, mengecam keras sikap diam Vice President PT Pupuk Indonesia Sumbagut yang hingga kini belum merespons tuntutan mahasiswa.
“Sikap bungkam ini mencerminkan kepemimpinan yang tidak peduli pada keresahan publik.
Ini alarm bahaya bagi ketahanan pangan kita. Kami kecewa, rakyat marah,” ujarnya.
Mahasiswa menuntut pencopotan Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pemasaran pada periode terjadinya pemborosan anggaran subsidi pupuk, sebagaimana dicatat dalam laporan BPK.
Mereka menilai pejabat tersebut turut bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi.
Aksi lanjutan akan dipusatkan di kantor PT Pupuk Indonesia Regional Sumbagut, dengan kemungkinan pergerakan massa ke gedung DPRD Sumatera Utara.
Mahasiswa juga membuka ruang kolaborasi dengan organisasi lain untuk memperkuat gelombang protes dan menekan penegak hukum agar segera bertindak.
“Ini bukan akhir. Kami akan terus bergerak sampai semua yang terlibat diusut tuntas dan keadilan ditegakkan,” pungkas Wira Putra.(Arf)
