Foto : Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan, aset wakaf harus diselamatkan dan dilindungi agar tidak dikuasai pihak yang tidak berhak.(Ist)
MEDAN – telisik.co.id
Nasib ratusan bidang tanah wakaf di Kota Medan yang masih bermasalah administrasi hingga terancam sengketa kepemilikan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan, aset wakaf harus diselamatkan dan dilindungi agar tidak dikuasai pihak yang tidak berhak.
Untuk menuntaskan persoalan tersebut, Pemko Medan menggandeng Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Kejaksaan Negeri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Bahkan, Kajati Sumut Muhibuddin mendorong pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) percepatan pengurusan dan sertifikasi tanah wakaf serta tanah rumah ibadah lintas agama.
Penegasan itu mengemuka dalam kegiatan penyerahan sertifikat tanah wakaf kepada nazir sekaligus arahan terkait aspek hukum pengelolaan dan pengamanan aset wakaf di Gedung PKK Kota Medan, Kamis (12/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas menyerahkan 17 persil sertifikat tanah wakaf kepada nazir. Penyerahan disaksikan langsung Kajati Sumut Muhibuddin, Kajari Medan Ridwan Sujana Angsar,
Kajari Belawan Yusup Dharmaputra, Kepala BPN Kota Medan Hanif, Kakanmenag Kota Medan Impun Siregar, Ketua MUI Kota Medan Hasan Matsum, serta Ketua BWI Kota Medan Sahrul.
Rico Waas mengungkapkan, persoalan tanah wakaf sebenarnya sudah menjadi salah satu pengaduan masyarakat yang diterimanya bahkan sebelum dirinya mulai menjalankan tugas sebagai Wali Kota Medan.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut. Sebab, tanah wakaf bukan sekadar aset pertanahan, melainkan amanah umat yang harus dijaga keberadaan dan peruntukannya.
Dari berbagai persoalan yang ditemukan, terdapat dokumen tanah wakaf yang hilang, sertifikat yang berubah atas nama pihak lain, hingga tanah yang hanya diserahkan berdasarkan surat perjanjian sederhana tanpa kelengkapan administrasi yang memadai.
“Permasalahan ini memang tidak sederhana. Ada dokumen yang tidak ditemukan, ada yang sertifikatnya berubah menjadi milik orang lain, bahkan ada yang hanya berdasarkan perjanjian di atas kertas biasa. Karena itu, perlu keseriusan, iktikad baik, dan ikhtiar bersama untuk menyelesaikannya,” tegas Rico.
Karena itu, Rico berharap keterlibatan Kejati Sumut, Kejari Medan, dan Kejari Belawan dapat memberikan penguatan dari sisi hukum, terutama dalam proses penataan, pengamanan, dan penyelesaian persoalan aset wakaf.
Ia juga meminta BWI memperkuat perannya agar pengelolaan tanah wakaf di Kota Medan semakin tertib dan memiliki kepastian hukum.
“Jangan sampai persoalan tanah wakaf ini terus berlarut-larut. Kita harus memastikan aset yang sudah diwakafkan benar-benar terlindungi dan manfaatnya bisa dirasakan umat,” ungkapnya.
Kajati Sumut Usulkan Satgas, Target Setahun Tuntas
Sementara itu, Kajati Sumut Muhibuddin menegaskan bahwa tanah wakaf harus mendapatkan perlindungan hukum agar tidak dikuasai, disalahgunakan, ataupun berpindah tangan kepada pihak yang tidak berhak.
Sebagai langkah percepatan, ia mendorong Pemko Medan segera membentuk Tim Satgas yang secara khusus menangani inventarisasi, pengurusan, dan sertifikasi tanah wakaf maupun tanah rumah ibadah lintas agama.
Menurut Muhibuddin, pembentukan Satgas penting karena masih terdapat perbedaan data mengenai jumlah tanah wakaf yang sudah bersertifikat, belum bersertifikat, maupun yang menghadapi persoalan hukum.
“Data ini yang paling penting kita benahi terlebih dahulu. Harus disinkronkan dan diharmonisasikan supaya kita bisa memetakan bagaimana cara mempercepat penyelesaiannya,” tegasnya.
Muhibuddin mengungkapkan, berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, terdapat sekitar 1.300 bidang tanah wakaf di Kota Medan. Dari jumlah itu, sekitar 1.100 bidang telah bersertifikat, sedangkan sekitar 200 bidang lainnya masih membutuhkan penyelesaian, termasuk sekitar 100 bidang yang menghadapi persoalan atau sengketa.
Ia berharap Satgas yang dibentuk nantinya segera menyusun strategi dan jadwal kerja yang terukur sehingga persoalan sertifikasi tanah wakaf dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.
“Milestone kita saat ini adalah percepatan sertifikasi. Itu yang pertama harus diselesaikan. Tetapi ke depan, tanah wakaf juga harus bisa dioptimalkan sehingga mampu menghidupi operasionalnya sendiri dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Wakaf Jangan Hanya Jadi Aset, Harus Produktif
Muhibuddin juga mengingatkan bahwa tanggung jawab menyelamatkan tanah wakaf tidak boleh hanya dibebankan kepada nazir. Pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait harus ikut mengambil peran sesuai kewenangannya.
Ia menilai, nazir selama ini mengemban amanah besar untuk mempertahankan aset yang telah diwakafkan masyarakat. Karena itu, mereka membutuhkan dukungan dan perlindungan ketika menghadapi persoalan administrasi maupun sengketa hukum.
“Jangan biarkan nazir menanggung sendiri persoalannya. Mereka mempertahankan tanah itu bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk menjaga harta wakaf agar tetap bisa dimanfaatkan,” tegasnya.
Lebih jauh, Muhibuddin mendorong agar tanah wakaf tidak hanya dipertahankan secara fisik dan administratif, tetapi juga dikembangkan menjadi aset produktif yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Ia mencontohkan, lahan di sekitar masjid dapat dimanfaatkan untuk membuka ruang usaha atau tenant UMKM, seperti penjualan makanan, buku, perlengkapan salat, dan kebutuhan masyarakat lainnya.
Hasil pengelolaan tersebut dapat digunakan untuk membantu biaya operasional dan pemeliharaan masjid.
Begitu pula tanah wakaf untuk pemakaman yang dapat dikelola secara profesional dan tertata, sepanjang tetap sesuai dengan ketentuan serta peruntukan wakaf.
Bahkan, pengembangan wakaf produktif dinilai berpotensi menjadi sumber pendanaan berkelanjutan untuk membantu pendidikan anak yatim piatu, kesejahteraan warga lanjut usia, serta mendukung lembaga pendidikan dan pesantren.
“Tanah wakaf jangan menjadi tanah yang mati atau bangunan yang tidak memberikan manfaat. Wakaf harus terus berkembang dan hasilnya dapat dirasakan oleh umat serta masyarakat di sekitarnya,” katanya.
Di sisi lain, Muhibuddin mengingatkan para nazir agar mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi. Pengelolaan wakaf juga harus dilaporkan secara berkala setiap tahun untuk mencegah penyalahgunaan maupun konflik dalam pemanfaatan aset.
Menutup arahannya, Muhibuddin meminta Kejari Medan dan Kejari Belawan bersama seluruh instansi terkait segera mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing.
Ia menegaskan, apabila ditemukan tindakan yang merugikan masyarakat dan mengandung unsur pelanggaran hukum, penanganannya harus dilakukan secara tegas.
Upaya penyelamatan tanah wakaf ini diharapkan tidak berhenti pada penerbitan sertifikat, tetapi juga memastikan setiap jengkal aset yang telah diwakafkan tetap terjaga, tidak berpindah tangan secara melawan hukum, dan benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan umat.(Wis)





















