Langkat – telisik.co.id/
Puluhan warga Desa Sei Tualang bersama Gerakan Masyarakat Untuk Transparansi (Garansi) Sumut menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Langkat, Jumat (16/7/2025).
Aksi tersebut menuntut keadilan atas penetapan Kepala Desa mereka, Samsul Bahri, sebagai terpidana dalam sengketa tanah dengan PT Sri Timur (PT ST).
Dipimpin Koordinator Garansi, M. Adli, massa menyuarakan tiga tuntutan utama dalam pertemuan dengan pihak DPRD Langkat yang berlangsung di salah satu ruang rapat.
Pertama, mereka mendesak DPRD Langkat segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas status hukum Kepala Desa Sei Tualang yang dinilai kriminalisasi atas kebijakan pembuatan parit batas lahan antara desa dan PT ST.
Kedua, massa meminta DPRD menjadi mediator untuk mendorong upaya penyelesaian melalui skema Restorative Justice (RJ), demi mencari jalan damai yang berkeadilan.
Ketiga, mereka menuntut DPRD Langkat untuk memeriksa legalitas dan izin usaha PT ST, yang menjadi pusat konflik lahan dengan warga.
Aksi yang mendapat pengawalan aparat Polres Langkat itu akhirnya direspons pihak Sekretariat Dewan.
Staf DPRD, Rosita, langsung menghubungi Sekretaris Komisi I, Dr. Donny Setha, melalui video call.
“Kami akan jadwalkan RDP secepatnya. DPRD akan memanggil semua pihak terkait untuk membahas persoalan ini secara terbuka,” tegas Donny Setha, disambut sorak dukungan dari peserta aksi.
Sebelumnya diketahui, Kepala Desa Sei Tualang, Samsul Bahri, dipidana akibat kebijakan pembuatan parit yang membatasi lahan desa—yang difungsikan sebagai area ketahanan pangan—dengan area milik PT ST.
Warga menilai kebijakan itu sah demi kepentingan publik, dan menduga ada kepentingan korporasi di balik proses hukum yang berjalan.
Aksi ini menjadi sorotan publik Langkat dan membuka ruang desakan agar DPRD bersikap tegas membela kepentingan rakyat.(yg)
