Foto :
Medan – TELISIK.CO.ID
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menunjukkan komitmen kuat mempercepat pembangunan Kota Medan dengan mengoptimalkan sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak awal tahun.
Hal itu ditandai dengan penyerahan simbolis Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB dan Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2026 di Balai Kota Medan, Rabu (21/1/2026).
Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan anggaran pembangunan lebih dini, sehingga program dan proyek strategis dapat berjalan tepat waktu.
“Biasanya penyerahan SPPT PBB dilakukan Februari atau Maret. Tahun ini kita mulai sejak Januari. Ini semangat awal tahun untuk tancap gas dan bekerja lebih baik,” ujar Rico Waas.
Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas menegaskan bahwa pajak, khususnya PBB, merupakan instrumen penting pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat melalui peningkatan infrastruktur dan fasilitas publik.
Rico Waas juga menyampaikan bahwa tahun 2026 menjadi momentum terakhir penggunaan SPPT fisik secara masif, karena Pemko Medan akan beralih ke sistem elektronik (E-SPPT) pada tahun berikutnya.
“Kita menuju E-SPPT. Ini bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak,” jelasnya di hadapan Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Asisten Administrasi Umum Laksamana Putra Siregar,
Kepala Bapenda Kota Medan M. Agha Novrian, serta para camat dan lurah se-Kota Medan.
Rico Waas juga mengingatkan seluruh jajaran Bapenda dan perangkat kewilayahan untuk menjaga integritas dan menjauhi praktik-praktik tidak bertanggung jawab yang dapat merusak kepercayaan publik.
“Keengganan masyarakat membayar pajak sering kali karena ulah oknum. Saya minta Bapenda dan kewilayahan harus bersih. Kalau kita profesional, masyarakat akan percaya dan sukarela membangun kota melalui pajak,” tegasnya.
Dengan pendistribusian SPPT PBB yang dimulai lebih awal, Rico Waas optimistis target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 dapat tercapai secara maksimal.
“Saya mengapresiasi Bapenda yang langsung tancap gas di awal tahun. Saya optimistis PAD 2026 bisa tercapai maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Medan M. Agha Novrian dalam laporannya menyebutkan jumlah SPPT PBB Tahun 2026 yang diserahkan sebanyak 542.166 lembar dengan total ketetapan sebesar Rp972.045.127.089.
Agha optimistis realisasi penerimaan PBB tahun ini dapat tercapai, seiring evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kendala pada tahun sebelumnya.
Sebagai langkah perbaikan, Bapenda kini menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih ketat dalam pendistribusian SPPT.
“Target kami, SPPT PBB sudah sampai ke wajib pajak maksimal dalam waktu tiga bulan,” tegas Agha.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Medan juga menyerahkan penghargaan kepada kecamatan dan kelurahan dengan capaian realisasi PBB tertinggi tahun 2025, sekaligus melakukan peluncuran logo baru Bapenda Kota Medan.(Wis)
