Foto : Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Medan itu dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua Sri Rezeki, Zulkarnaen, dan Hadi Suhendra.(ist)
MEDAN- telisik.co.id
Penanggulangan kemiskinan di Kota Medan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial (bansos). Pemberdayaan ekonomi, perluasan lapangan kerja, penguatan UMKM, serta ketepatan data penerima bantuan dinilai menjadi kunci agar masyarakat mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang membahas jawaban fraksi-fraksi atas tanggapan kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Senin (26/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Medan itu dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua Sri Rezeki, Zulkarnaen, dan Hadi Suhendra.
Turut hadir sejumlah anggota DPRD, Pj. Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fahrurrazi, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah fraksi menekankan pentingnya perubahan regulasi yang tidak berhenti pada penyempurnaan pasal, tetapi harus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat miskin.
Gerindra: Jangan Berhenti pada Penyaluran Bansos
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan, Tia Ayu Anggraini, menegaskan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui pendekatan yang lebih menyeluruh. Persoalan kemiskinan berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan layak, keterampilan, hingga modal usaha.
“Perubahan Perda harus membawa dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Jangan perubahan Perda hanya menghasilkan perubahan pasal, tetapi tidak menghasilkan perubahan dalam kehidupan masyarakat miskin,” tegas Tia.
Ia juga menyoroti pentingnya akurasi data penerima manfaat. Menurutnya, pemerintah harus memperkuat pendataan, verifikasi, validasi, serta pemutakhiran data agar bantuan tepat sasaran.
“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan justru tidak terdata, sementara masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria tetap tercatat sebagai penerima. Jangan sampai data yang salah melahirkan kebijakan yang salah sasaran,” katanya.
Fraksi Gerindra turut mendorong integrasi bantuan sosial dengan pelatihan keterampilan, penempatan tenaga kerja, pengembangan UMKM, pendampingan usaha, dan akses pembiayaan.
Program tersebut, lanjutnya, perlu disesuaikan dengan kondisi penerima manfaat. Warga yang siap bekerja harus mendapatkan akses terhadap peluang kerja, sedangkan masyarakat yang memiliki potensi usaha perlu memperoleh pendampingan berkelanjutan.
Fraksi Gerindra pada prinsipnya mendukung perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2015, dengan penekanan pada target program dan pembagian tanggung jawab yang jelas.
NasDem Dorong Keluarga Keluar dari Kemiskinan
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem melalui Faisal Arbie menyambut baik dorongan kepala daerah untuk membangun ekosistem penanggulangan kemiskinan yang produktif, inklusif, kolaboratif, berbasis data, dan terintegrasi.
NasDem menilai keberhasilan program tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah bantuan sosial yang disalurkan. Ukuran yang lebih penting adalah peningkatan pendapatan keluarga dan kemampuan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.
Fraksi tersebut mendorong transformasi kebijakan yang mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan kelas UMKM, perlindungan pekerja, serta perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
Selain itu, keberhasilan penanggulangan kemiskinan perlu diukur melalui bertambahnya jumlah keluarga yang mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
PDI Perjuangan Minta Pembahasan Dilanjutkan
Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan melalui Johannes Haratua Hutagalung mendorong agar pembahasan Ranperda perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2015 segera dilanjutkan melalui pembentukan panitia khusus (pansus).
Menurutnya, perubahan regulasi diperlukan agar kebijakan penanggulangan kemiskinan semakin efektif dan tepat sasaran.
PDI Perjuangan juga menekankan bahwa masyarakat miskin tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan sosial. Kebijakan pemerintah harus membuka jalan bagi keluarga untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan mencapai kemandirian.
Pembahasan perubahan Perda tersebut menjadi momentum bagi Pemko Medan dan DPRD untuk memperkuat arah kebijakan penanggulangan kemiskinan, mulai dari pembenahan data penerima manfaat hingga pemberdayaan ekonomi.
Tantangan berikutnya adalah memastikan rumusan regulasi benar-benar diterjemahkan menjadi program terukur, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi warga yang membutuhkan.(Wis)
