Medan – TELISIK.CO.ID
Komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam menjamin akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional.
Pemko Medan meraih UHC Award Kategori Madya Tahun 2026 pada acara Deklarasi Pencanangan Universal Health Coverage (UHC) dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Tahun 2026, yang digelar di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar, dan diterima oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Surya Syahputra Pulungan, menjelaskan bahwa capaian tersebut didukung oleh terpenuhinya seluruh indikator utama penilaian Universal Health Coverage.
“Salah satu indikator utama adalah cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 98 persen dari jumlah penduduk.
Untuk Kota Medan, capaian kepesertaan sudah 100,12 persen, berdasarkan evaluasi 12 bulan terakhir,” ujar Surya saat ditemui di kantornya, Kamis (29/1/2026).
Selain cakupan kepesertaan, indikator lain yang menjadi syarat penilaian UHC meliputi tingkat keaktifan peserta minimal 85 persen, serta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah sekurang-kurangnya 10 persen dari total jumlah penduduk.
“Tingkat keaktifan peserta JKN Kota Medan sudah di atas 85 persen. Untuk pendaftaran oleh Pemda minimal 10 persen, capaian Kota Medan tinggal sedikit lagi untuk memenuhi ketentuan tersebut,” jelasnya.
Surya menambahkan, penilaian UHC juga mencakup status UHC Prioritas serta kelancaran pembayaran iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.
Untuk aspek ini, Pemko Medan dinyatakan memenuhi seluruh ketentuan karena tidak memiliki tunggakan iuran.
“Pembayaran iuran PBPU Pemda harus lunas hingga September 2025.
Alhamdulillah, Kota Medan tidak pernah menunggak. Seluruh kewajiban iuran terbayar,” tegasnya.
Sebagai bentuk implementasi UHC di daerah, Pemko Medan terus memperkuat kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan.
Hingga saat ini, terdapat 47 rumah sakit provider yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di Kota Medan.
Dinas Kesehatan juga mengimbau masyarakat untuk memastikan status rumah sakit tujuan sebelum memanfaatkan layanan.
Cakupan layanan tersebut meliputi rumah sakit umum dan khusus, rumah sakit milik pemerintah daerah dan pemerintah pusat,
rumah sakit universitas, serta fasilitas kesehatan militer dan kepolisian yang telah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.
Tidak hanya di dalam kota, Pemko Medan juga menjalin kerja sama dengan 74 rumah sakit di luar Kota Medan untuk melayani penduduk yang membutuhkan rujukan atau sedang berada di luar daerah.
Rumah sakit jejaring tersebut tersebar di Deliserdang, Binjai, Tebingtinggi, Langkat, Karo, Simalungun, wilayah Tapanuli, Batubara, hingga sejumlah daerah di Aceh.
Layanan juga mencakup Riau dan Jambi, serta wilayah di luar Pulau Sumatera seperti Tangerang, Jakarta, Depok, Bekasi, dan Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sepanjang periode evaluasi, layanan jaminan kesehatan di Kota Medan telah dimanfaatkan oleh ribuan warga.
Di tingkat puskesmas, tercatat 7.442 orang mendapatkan layanan kesehatan.
Sementara pelayanan di rumah sakit mencakup 15.555 pasien, dengan total 34.136 peserta yang didaftarkan dalam program jaminan kesehatan.
Adapun untuk layanan rujukan di luar Kota Medan, terdapat 929 pasien warga Medan yang tetap memperoleh pelayanan kesehatan melalui rumah sakit jejaring BPJS Kesehatan di berbagai daerah.
“Seluruh puskesmas dan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pada prinsipnya siap melayani peserta aktif
termasuk warga Medan yang berada di luar daerah dalam kondisi darurat,” pungkas Surya.(Wis/ril)
