Medan – telisik.co.id
Pemerintah Kabupaten Langkat di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti menegaskan komitmennya mempercepat penanganan pascabencana banjir, mulai dari proses rehabilitasi, rekonstruksi hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Komitmen tersebut disampaikan Tiorita saat mengikuti rapat koordinasi bersama Forum Masyarakat Korban Bencana Banjir (FMKBB) Kabupaten Langkat dan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Nasional di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (14/7/2026). Dalam rapat itu, Tiorita didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril.
Rapat koordinasi menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perwakilan masyarakat untuk menyamakan langkah dalam mempercepat proses pemulihan pascabanjir di Kabupaten Langkat.
Turut hadir Kepala Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari Bawono, yang memberikan arahan mengenai percepatan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan dan bantuan dapat segera disalurkan kepada masyarakat.
Dalam arahannya, Wahyu menekankan bahwa keberhasilan penanganan pascabencana sangat bergantung pada koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar setiap tahapan, mulai dari pendataan, verifikasi hingga penyaluran bantuan, dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Menanggapi hal tersebut, Tiorita menegaskan Pemkab Langkat akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai instansi terkait untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak banjir.
“Pemerintah Kabupaten Langkat akan terus mengawal percepatan penanganan pascabencana sehingga masyarakat korban banjir memperoleh kepastian terhadap proses penanganan maupun penyaluran bantuan yang menjadi hak mereka,” tegas Tiorita.
Ia menambahkan, seluruh proses penanganan akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Harapan kami, masyarakat dapat segera merasakan manfaat dari program rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga aktivitas sosial maupun perekonomian di wilayah terdampak bisa kembali pulih,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator FMKBB Kabupaten Langkat, Said Abdullah dan Dodi Wijaya, menyampaikan komitmen untuk terus mengawal proses pemulihan pascabencana sekaligus memastikan aspirasi masyarakat korban banjir tersampaikan kepada pemerintah.
FMKBB juga mendorong percepatan proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat segera memperoleh bantuan rehabilitasi rumah maupun bentuk bantuan lainnya secara cepat, tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.
Rapat berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif. Seluruh peserta sepakat memperkuat koordinasi lintas sektor sebagai langkah konkret mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir di Kabupaten Langkat, sehingga proses pemulihan dapat segera dirasakan masyarakat serta mendorong kembali bangkitnya aktivitas sosial dan ekonomi di daerah terdampak.(Nis)
