Foto : Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat sinergi untuk mempercepat pemulihan sektor kelautan dan perikanan pascabanjir di sejumlah wilayah terdampak.(ist)
Medan – telisik.co.id
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat sinergi untuk mempercepat pemulihan sektor kelautan dan perikanan pascabanjir di sejumlah wilayah terdampak.
Kolaborasi tersebut dibahas saat Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap menerima kunjungan jajaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di ruang kerja Sekda, Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (23/7/2026).
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas langkah percepatan rehabilitasi sektor kelautan dan perikanan, termasuk penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sulaiman Harahap menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan KKP terhadap upaya pemulihan pascabencana di Sumatera Utara. Menurutnya, bantuan tersebut sangat penting untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.
“Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam membantu percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Utara. Sinergi ini diharapkan dapat menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat,” ujar Sulaiman.
Ia juga menyoroti potensi besar sektor kelautan dan perikanan di Kepulauan Nias. Menurutnya, kekayaan sumber daya laut di wilayah tersebut perlu didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana agar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
“Kepulauan Nias memiliki potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa. Dengan dukungan infrastruktur dan fasilitas yang memadai, potensi tersebut dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Achmad Al-Farisi, mengatakan KKP mendapat arahan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memastikan bantuan pemulihan disalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.
Ia menjelaskan, program rehabilitasi akan dilaksanakan di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan pelaksanaan bertahap hingga 2028 berdasarkan tingkat kerusakan.
KKP juga memastikan program pemulihan tidak tumpang tindih dengan pembiayaan yang telah dialokasikan melalui APBN maupun APBD.
“Kami berharap dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penyediaan data penerima bantuan secara by name by address agar seluruh bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran. Kami juga akan segera berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk mempercepat pelaksanaan program di lapangan,” ujar Achmad.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut Timur Tumanggor, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut Imaida Noor Hasibuan,
Kepala UPT Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan I Ashari Syarief, Kepala UPT Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan II Diky Agung Setiawan, serta Kepala UPT Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tanjungbalai Asahan Aan Fibro Widodo.(wis)
