Foto : Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, S.H., mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak terjebak pada rutinitas administratif dan sekadar mengejar penyerapan anggaran. Setiap program pemerintah harus memiliki hasil yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(ist)
STABAT – telisik.co.id
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, S.H., mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak terjebak pada rutinitas administratif dan sekadar mengejar penyerapan anggaran. Setiap program pemerintah harus memiliki hasil yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesan tegas tersebut disampaikan Tiorita saat membuka Dialog Kinerja dan Expose Capaian Kinerja Perangkat Daerah Triwulan III Tahun 2026, dalam rangka optimalisasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi, Rabu (11/11/2026), di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat.
Di hadapan jajaran pejabat Pemkab Langkat, Tiorita menegaskan bahwa memasuki penghujung Tahun Anggaran 2026, seluruh perangkat daerah harus bekerja lebih serius memastikan target pembangunan yang telah ditetapkan dapat direalisasikan secara optimal.
Menurutnya, keberhasilan sebuah perangkat daerah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Hal terpenting adalah sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Setiap perangkat daerah harus memastikan bahwa program dan anggaran yang dikelola memiliki sasaran yang jelas, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jangan hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi pastikan setiap kegiatan benar-benar menghasilkan dampak dan manfaat bagi masyarakat,” tegas Tiorita.
Ia menekankan, pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Langkat merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara terpadu dan berjenjang. Karena itu, komitmen tidak boleh berhenti pada pimpinan perangkat daerah, tetapi harus diterjemahkan hingga ke unit kerja dan pejabat yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan program.
Tiorita juga meminta agar forum expose capaian kinerja Triwulan III tidak sekadar menjadi agenda pemaparan laporan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut harus dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi untuk melihat sejauh mana target telah dicapai, mengukur kesenjangan antara perencanaan dan realisasi, serta menemukan kendala yang masih menghambat pelaksanaan program.
Perangkat daerah yang belum memenuhi target diminta segera melakukan pemetaan persoalan dan menyusun langkah penyelesaian yang realistis, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Lakukan pemetaan terhadap berbagai permasalahan yang masih menghambat pencapaian target. Tetapkan langkah penyelesaian yang realistis dan terukur, serta perkuat koordinasi agar seluruh program dan kegiatan dapat diselesaikan secara optimal sesuai dengan perencanaan,” ujarnya.
Tak hanya soal pencapaian target, Tiorita juga mengingatkan pentingnya membangun budaya akuntabilitas di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, pertanggungjawaban kinerja tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen dan laporan administrasi, tetapi harus tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Setiap pejabat dan perangkat daerah harus memiliki tanggung jawab terhadap target yang dibebankan, melakukan evaluasi secara berkala, serta memastikan program yang dijalankan benar-benar menghasilkan perubahan.
“Jadikan akuntabilitas sebagai budaya kerja. Pastikan setiap target diwujudkan melalui langkah nyata, dievaluasi secara berkala, dan dipertanggungjawabkan dengan penuh integritas. Kita ingin setiap kinerja yang dilaksanakan benar-benar memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Evaluasi Bukan Sekadar Formalitas
Sebelumnya, dalam laporan ketua panitia yang dibacakan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Orta), Beni Sukmaria, dijelaskan bahwa Dialog Kinerja dan Expose Capaian Kinerja Triwulan III bertujuan mengevaluasi perkembangan realisasi kinerja seluruh perangkat daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
Forum tersebut juga menjadi sarana mengukur kesesuaian antara target dan realisasi, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Melalui evaluasi tersebut, diharapkan setiap perangkat daerah dapat mengetahui kekurangan dalam pencapaian target sekaligus segera melakukan pembenahan sebelum tahun anggaran berakhir.
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, H. Amril, S.Sos., M.AP., para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Plt. Inspektur, seluruh kepala perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Langkat, Direktur RSUD Tanjung Pura, serta para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat.
Pemerintah Kabupaten Langkat berharap dialog kinerja tersebut mampu memperkuat komitmen, meningkatkan sinergi, dan mendorong seluruh perangkat daerah bekerja lebih efektif, transparan, serta berorientasi pada hasil.
Sebab, pada akhirnya keberhasilan pemerintahan bukan hanya terlihat dari tumpukan laporan dan angka realisasi anggaran, melainkan dari perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik yang semakin baik.(wis)
