Foto : Tiorita saat menghadiri kegiatan Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana di Aula Raja Inal, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026).(ist)
STABAT – telisik.co.id
Pelayanan publik tidak boleh ikut lumpuh ketika bencana melanda. Komitmen inilah yang menjadi perhatian Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, S.H., dalam memperkuat sistem pelayanan pemerintahan yang cepat, terpadu dan mudah dijangkau masyarakat.
Komitmen tersebut ditunjukkan Tiorita saat menghadiri kegiatan Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana di Aula Raja Inal, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri PANRB Komjen Pol (Purn) Drs. Purwadi Arianto, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.
Dalam arahannya, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menegaskan, bencana bukan hanya menimbulkan kerusakan infrastruktur, tetapi juga berpotensi menghambat pelayanan pemerintahan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah dituntut memiliki kesiapan agar pelayanan dasar tetap berjalan, sekalipun berada dalam situasi darurat.
Ada tiga langkah yang ditekankan, yakni menjaga keberlangsungan layanan prioritas seperti administrasi kependudukan berupa KTP dan KK serta kartu pelayanan kesehatan, memperkuat kolaborasi melalui pelayanan jemput bola, dan mempercepat pemulihan pelayanan setelah bencana.
Penguatan tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan Gerakan Nasional Pelayanan Publik sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Bersama tertanggal 24 Juli 2026.
Purwadi juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara mempercepat pembentukan Mal Pelayanan Publik. Dari 33 kabupaten/kota, baru delapan daerah yang telah memiliki MPP, sementara tiga daerah lainnya direncanakan melakukan peresmian pada 2026.
“Mal Pelayanan Publik merupakan cermin dari pemerintahan dalam melayani masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan, pemulihan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah pada 2025 terus dilakukan. Tidak hanya infrastruktur yang harus dibenahi, tetapi juga pelayanan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Bobby, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa urusan administrasi dan pelayanan dasar tetap dapat diakses dengan mudah, cepat dan efisien.
Ia menyebutkan, baru sekitar 30 persen dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang memiliki MPP. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperluas sistem pelayanan terpadu.
“Tugas kita terpilih menjadi kepala daerah adalah mempermudah urusan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar administrasi,” ujarnya.
Langkat Targetkan Grand Launching MPP Juni 2027
Di Kabupaten Langkat, pembangunan dan penguatan Mal Pelayanan Publik menjadi salah satu agenda untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Langkat menyampaikan bahwa Grand Launching MPP Langkat direncanakan berlangsung pada Juni 2027.
Kehadiran MPP diharapkan menjadi langkah strategis dalam mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan pemerintahan dalam satu tempat. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi harus berpindah-pindah kantor untuk mengurus berbagai keperluan administrasi.
Partisipasi Tiorita dalam kegiatan tersebut sekaligus memperkuat koordinasi Pemerintah Kabupaten Langkat dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendorong reformasi pelayanan publik.
Ke depan, keberadaan MPP diharapkan tidak sekadar menjadi pusat layanan administrasi, tetapi juga menjadi representasi pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Terlebih dalam situasi bencana dan masa pemulihan, pelayanan publik harus tetap hadir sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.
Dengan target peluncuran pada Juni 2027, masyarakat Langkat kini menantikan terwujudnya pelayanan terpadu yang lebih praktis, transparan, cepat dan mudah dijangkau.Wis
