Foto : Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya memaparkan strategi dan kebijakan keterbukaan informasi badan publik yang berdampak terhadap partisipasi masyarakat dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Hotel Mercure, Kemayoran Baru, Jakarta, Rabu (11/11/2026).(Ist)
JAKARTA – telisik.co.id
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan strategi untuk memperkuat keterbukaan informasi publik. Salah satunya dengan menggelar konferensi pers secara rutin yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD) secara bergiliran.
Strategi tersebut dipaparkan Wakil Gubernur Sumut Surya dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Hotel Mercure, Kemayoran Baru, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Di hadapan tim penilai, Surya menegaskan keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif badan publik, melainkan bagian penting dari pelayanan pemerintahan dan upaya membangun kepercayaan masyarakat.
Ia menyampaikan, Pemprov Sumut berkomitmen memberikan layanan informasi secara cepat, tepat waktu, mudah diakses, serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Surya, pelayanan informasi harus berpedoman pada prinsip kemudahan, kesederhanaan prosedur, biaya yang terjangkau, serta sikap proaktif pemerintah dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.
Selain itu, setiap warga harus memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Pelayanan juga wajib mengedepankan sikap sopan dan santun, tanpa membebani masyarakat dengan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pemprovsu juga berkomitmen tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam memberikan layanan informasi publik,” ujar Surya.
Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah memperluas akses informasi melalui konferensi pers rutin dengan melibatkan seluruh OPD dan BUMD.
Dalam mekanisme tersebut, setiap perangkat daerah dan BUMD mendapat giliran untuk menyampaikan program, kegiatan, serta capaian kinerjanya kepada media dan masyarakat.
Sistem rotasi ini diharapkan membuka ruang komunikasi yang lebih merata. Dengan demikian, informasi pemerintahan tidak hanya didominasi oleh instansi tertentu, tetapi seluruh perangkat daerah memiliki kesempatan menjelaskan apa yang telah dan sedang dikerjakan.
Surya berharap strategi tersebut dapat memperkuat transparansi sekaligus mendorong masyarakat lebih aktif mengikuti perkembangan kebijakan dan pembangunan di Sumatera Utara.
Menurutnya, keterbukaan informasi yang berjalan baik juga akan memperkuat fungsi pengawasan publik. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi memiliki ruang untuk mengetahui, mengawasi, dan memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemprov Sumut berharap keterbukaan informasi benar-benar menjadi budaya kerja birokrasi, sekaligus mendorong pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel.(Wis/rel)



















